Penandatanganan Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) antara PLN yang diwakili Direktur Utama PLN, Suroso Isnandar (ketiga dari kanan) dan GGGI yang diwakili oleh Deputy Executive Director and Head of the Directorate for Green Growth Implementation GGGI, Mallé Fofana (kedua dari kiri). (Foto: Dok. PLN)
PT PLN (Persero) mencatatkan sejarah baru bagi Indonesia melalui salah satu kerja sama perdagangan karbon terbesar di dunia.
Pencapaian ini ditandai dengan penandatanganan Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) pertama di Indonesia antara PT PLN (Persero) dan Global Green Growth Institute (GGGI) dalam kerangka kemitraan bilateral Indonesia-Norwegia pada gelaran Conference of the Parties ke-31 (COP31) di Antalya, Turki.
Perjanjian ini menjadi langkah konkret dalam menghubungkan aksi mitigasi perubahan iklim di Indonesia dengan mekanisme pembiayaan karbon internasional.
Melalui skema tersebut, pendanaan karbon dari kerja sama Indonesia-Norwegia akan dimobilisasi untuk mendukung pengembangan proyek energi bersih, khususnya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), yang berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, mengatakan bahwa penandatanganan MOPA menjadi bukti konkret bahwa kerja sama internasional dapat diterjemahkan menjadi aksi mitigasi yang memberikan manfaat nyata bagi Indonesia.
“Perjanjian ini merupakan langkah nyata pelaksanaan kerja sama bilateral Article 6.2 Paris Agreement antara Indonesia dan Norwegia. Kami memastikan setiap hasil pengurangan emisi terukur, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Jumhur dikutip Sabtu 14 November 2026.
Ia menambahkan, pemerintah terus menyiapkan tata kelola perdagangan karbon, termasuk sistem registri, otorisasi, serta mekanisme pelaporan dan akuntansi untuk memastikan tidak terjadi penghitungan ganda atas pengurangan emisi.
Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Sigrun Aasland, menyampaikan bahwa kemitraan ini merupakan salah satu program perdagangan karbon terbesar di dunia yang ditujukan untuk mendorong pengurangan emisi hingga 12 juta ton CO?.
“Melalui perjanjian ini, Norwegia akan membantu pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia. Dengan ini, kita akan menghadirkan pasokan listrik yang lebih bersih, memperkuat ketahanan energi, sekaligus menurunkan emisi dalam skala besar,” ujar Sigrun.
Melalui kerja sama ini, Indonesia akan menerapkan program Generation-Based Incentive (GBI), yakni skema insentif berbasis hasil pengurangan emisi untuk mendukung proyek pembangkit energi terbarukan yang terhubung dengan jaringan listrik.
Pada tahap awal, program ini difokuskan pada pengembangan PLTS, termasuk proyek yang dilengkapi Battery Energy Storage System (BESS).
Ia menambahkan, pendanaan karbon akan diarahkan untuk mendukung proyek-proyek energi bersih yang menghadapi tantangan kelayakan finansial, termasuk proyek yang membutuhkan pembangunan infrastruktur transmisi dan fasilitas penyimpanan energi.
Sementara itu Direktur Utama PLN, Suroso Isnandar, menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi bagian penting dari upaya PLN menerjemahkan agenda transisi energi Indonesia menjadi investasi dan proyek nyata.
Menurutnya, mekanisme pembiayaan karbon internasional membuka peluang untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan sekaligus menciptakan nilai ekonomi dari upaya penurunan emisi.
“Melalui RUPTL 2025-2034, PLN memiliki peta jalan yang jelas untuk menambah kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW, dengan sekitar 76 persen berasal dari energi terbarukan, BESS, dan sumber energi bersih lainnya. Kerja sama Article 6.2 ini menjadi salah satu instrumen penting untuk menghubungkan agenda transisi energi nasional dengan dukungan pembiayaan internasional,” ujar Suroso.
Ia menambahkan, sejak COP30, PLN telah mengamankan pembiayaan transisi energi sebesar 2,94 miliar dolar AS dari mitra pembangunan dan lembaga pembiayaan ekspor. Selain itu, terdapat potensi tambahan 300 juta dolar AS dalam pembiayaan proyek energi yang hampir memasuki financial close.
“Melalui kemitraan Indonesia dan Norwegia, PLN bersama GGGI turut mendorong operasionalisasi mekanisme Article 6.2 sebagai jalur baru pembiayaan transisi energi,” tambah Suroso.
Lebih lanjut, Suroso menegaskan bahwa pengembangan energi terbarukan membutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, mitra pembangunan, investor, pengembang proyek, lembaga keuangan, dan penyedia teknologi. PLN terus membuka peluang kemitraan untuk mempercepat realisasi berbagai proyek energi bersih di Indonesia.
Melalui kerja sama ini, Indonesia dan Norwegia diharapkan dapat memperkuat implementasi pasar karbon internasional sekaligus mendorong investasi pada proyek-proyek energi bersih.
Bagi Indonesia, langkah ini tidak hanya berkontribusi terhadap pencapaian target iklim nasional, tetapi juga menghadirkan manfaat yang lebih luas berupa ketahanan energi, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan akses terhadap energi yang semakin bersih bagi masyarakat.
