Sahroni Desak Polisi Bongkar Jaringan TPPO Tentara Bayaran WNI ke Rusia

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni meminta kepolisian untuk membongkar hingga tuntas kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus perekrutan warga negara Indonesia (WNI) untuk menjadi tentara bayaran di Rusia.

“Ini sangat memprihatinkan. Jangan sampai semakin banyak saudara-saudara kita tergiur janji pekerjaan dan penghasilan besar, tetapi ternyata justru dibawa ke situasi yang mengancam nyawa," kata Sahroni dalam keterangan resmi pada Sabtu, 14 November 2026.

Meski di satu sisi, Sahroni meyakini faktor ekonomi jadi salah satu penyebab korban nekat memilih jalan pintas menjadi tentara bayaran di Rusia.

"Kita paham bahwa memang kadang kondisi yang memaksa untuk mengambil kesempatan-kesempatan untuk mencari uang. Tapi yang perlu dipahami ini adalah scam, bohong dan merupakan pidana perdagangan orang," kata Sahroni. 

"Apalagi kita juga sudah mendengar kabar adanya WNI yang gugur setelah menjadi tentara bayaran di luar sana. Karena itu, saya minta polisi bongkar sampai ke akar-akarnya praktik TPPO ini,” sambung Sahroni.

Itu sebabnya, Sahroni menekankan bahwa penindakan harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang menjadi korban perekrutan ilegal dengan modus serupa.

“Mereka memanfaatkan harapan dan ketidaktahuan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan, padahal risikonya sangat besar, bahkan bisa kehilangan nyawa. Maka saya minta kasus ini diusut tuntas dan masyarakat juga harus lebih waspada terhadap tawaran kerja yang tidak jelas. Ingat, jangan pernah tergiur hal-hal scam seperti ini,” tutup Sahroni.