Menkeu Suahasil Nazara (Foto: BPMI Setpres)
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih harus mengumpulkan penerimaan sebesar Rp514 triliun untuk memenuhi target pajak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan hingga Oktober 2026, penerimaan pajak telah mencapai Rp1.796,8 triliun, tumbuh 23,2 persen secara tahunan (yoy). Realisasi tersebut setara 76,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.
Menurutnya, pengumpulan pajak bukan pekerjaan mudah bagi jajaran DJP. Pemerintah, kata Suahasil masih memiliki pekerjaan besar untuk mengejar sisa target sebesar Rp514 triliun dalam dua bulan terakhir tahun ini.
"Penerimaan pajak telah terkumpul Rp1.796,8 triliun, sudah dikumpulkan oleh teman-teman Direktorat Jenderal Pajak. Bukan pekerjaan yang mudah dan masih ada Rp514 triliun yang masih harus dikumpulkan," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, di kantornya, Jakarta dikutip Sabtu, 14 November 2026.
Ia menegaskan, penerimaan pajak memiliki peran penting dalam membiayai berbagai kebutuhan belanja negara. Karena itu, ia meminta dukungan masyarakat dan media untuk membantu pemerintah mengoptimalkan penerimaan tersebut.
"Rp514 triliun dipakai buat apa? Untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak karena itu akan digunakan untuk belanja negara juga," ujarnya.
Dari sisi komponen, pertumbuhan penerimaan pajak terutama ditopang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang mencapai Rp793,55 triliun atau tumbuh 39,1 persen. Kinerja tersebut sejalan dengan konsumsi dalam negeri dan daya beli masyarakat yang masih kuat.
Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) migas juga mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 84,7 persen menjadi Rp48,88 triliun, seiring kenaikan harga minyak bumi.
Sementara itu, PPh nonmigas terkumpul Rp893,10 triliun atau tumbuh 16,6 persen. Peningkatan ini didorong aktivitas ekonomi serta penguatan administrasi perpajakan.
Di sisi lain, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tercatat Rp20,52 triliun atau turun 3,7 persen. Penurunan tersebut dipengaruhi pergeseran waktu pembayaran sebagian wajib pajak ke akhir tahun.
Penerimaan pajak lainnya nondeposit juga mengalami kontraksi 9 persen menjadi Rp7,1 triliun. Kondisi ini dipicu meningkatnya pemindahbukuan deposit ke jenis pajak yang semestinya. Adapun penerimaan deposit pajak tercatat Rp33,6 triliun atau terkontraksi 49,8 persen.
Suahasil menegaskan, penurunan deposit pajak bukan berarti kepatuhan pembayaran pajak melemah. Sebaliknya, wajib pajak kini semakin banyak melakukan pembayaran langsung ke pos penerimaan sesuai jenis pajaknya.
"Deposit pajak turun bukan karena orang tidak bayar pajak, tapi karena penggunaan account deposit pajak lainnya mengecil. Artinya, wajib pajak telah membayarkan pajak langsung kepada item pos penerimaan pajak yang di atasnya, tidak lagi terlalu banyak menggunakan account deposit pajak lainnya yang memang belum teridentifikasi jenis pajaknya," jelasnya.
Selain penerimaan pajak reguler, pemerintah juga mencatat penerimaan dari Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan aktivitas ekonomi digital lainnya sebesar Rp14,1 triliun dari jenis pajak PPh dan PPN.
Suahasil menilai, tren positif penerimaan pajak tidak terlepas dari aktivitas ekonomi yang terus tumbuh serta implementasi sistem administrasi perpajakan Coretax yang semakin membaik.
"Penerimaan pajak terus tumbuh sejalan dengan aktivitas ekonomi dan penerapan Coretax yang makin membaik, sehingga membantu seluruh wajib pajak untuk membayar pajak dengan lebih mudah," tandasnya.
