Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto (Foto: Dokumen PDIP)
Situasi dan dinamika politik nasional menyusul mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden (Wapres) disorot Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto memandang peristiwa tersebut sebagai momentum penting untuk melakukan koreksi atas cara bernegara agar senantiasa berjalan lurus di atas konstitusi tanpa adanya intervensi penyalahgunaan kekuasaan.
"Ini menjadi suatu momentum bagi kita untuk melakukan suatu koreksi bagaimana negara dibangun melalui ketaatan kepada konstitusi, dan ini harus diikuti dengan penuh kedisiplinan. Tidak boleh ada suatu manipulasi konstitusi dengan menggunakan intervensi kekuasaan," tegas Hasto kepada wartawan, Sabtu, 14 November 2026.
Hasto menambahkan, situasi politik yang terjadi juga menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak tentang pentingnya menempatkan supremasi hukum, etika, serta moral di atas segalanya dalam membangun keadaban publik.
Bagi Hasto, seorang pemimpin negara harus memberi keteladanan dengan mengedepankan semangat pengabdian dan watak kekuasaan yang berpihak kepada rakyat.
"Siapa yang menyalahgunakan kepercayaan itu, apalagi dengan melakukan intervensi kekuasaan hanya untuk kepentingan sempit, kepentingan anaknya dan sebagainya, maka ini akan menciptakan kerapuhan," katanya.
Ketika ditanya apakah situasi yang dialami Gibran saat ini ibarat "buah simalakama" setelah keluar dari partai, Hasto menjelaskan bahwa PDIP merupakan partai yang digerakkan oleh keyakinan ideologi, komitmen pembebasan terhadap rakyat Marhaen, serta penegakan disiplin kader.
Hasto menegaskan, sesuai kebijakan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, setiap kader yang tidak sejalan dengan ideologi dan platform perjuangan partai dipersilakan keluar.
"Bagi yang tidak sesuai dengan ideologi dan platform Partai serta tidak mau berjuang bagi pembebasan rakyat marhaen, dipersilahkan keluar atau mengundurkan diri dari Partai," tutur Hasto.
Ia menilai, dinamika yang terjadi membuktikan bahwa bangunan politik yang tidak bertumpu pada ideologi dan hanya digerakkan oleh pragmatisme maupun ambisi kekuasaan bersifat rapuh.
“Sehingga mudah menerima goncangan-goncangan politik," ujarnya.
Sebaliknya, lanjut Hasto, PDIP terus menyatukan ideologi, kepemimpinan strategis, kultur partai, serta gerakan turun ke bawah bersama rakyat dalam proses pelembagaan partai, seperti aksi rutin membersihkan lingkungan setiap Sabtu minggu keempat untuk meletakkan landasan kebudayaan hidup bersih dan merawat Pertiwi.
Lebih jauh, saat dimintai tanggapan mengenai pernyataan Gibran yang sempat menyinggung soal Pilpres 2024 dan terkesan seolah menyesal meninggalkan PDIP, Hasto menegaskan partainya telah bersikap tegas sejak lama.
Hasto mengingatkan bahwa PDIP telah menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, serta Bobby Nasution karena dinilai melanggar disiplin dan ideologi partai.
"Ketidaktaatan terhadap ideologi partai, komitmen terhadap rakyat banyak, kemudian membangun supremasi hukum, demokrasi dengan jalan kerakyatan, bukan dengan jalan keluarga, apalagi dengan intervensi kekuasaan," pungkas Hasto.
