KMHDI Minta Pemerintah Transparan Dalam Proses Penunjukkan Wapres Pengganti Gibran

Masyarakat wajib mengetahui proses pembahasan sosok yang akan dipilih menjadi Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu ditegaskan oleh Pengurus Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) yang menyoroti dinamika politik nasional, dan memastikan bahwa pemerintahan harus tetap berpijak pada kepentingan rakyat, konstitusi, dan prinsip demokrasi.

"Pergantian atau pengisian jabatan Wakil Presiden tidak boleh hanya menjadi ruang negosiasi bagi kepentingan kelompok maupun elite politik. Siapa pun yang nantinya mengisi posisi tersebut harus memiliki keberpihakan yang jelas kepada rakyat, memahami persoalan kebangsaan, serta mampu menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya secara sungguh-sungguh," tegas Wakil Ketua Umum PP KMHDI, I Nyoman Sugidana dalam keterangannya, Sabtu, 14 November 2025

Lanjut Sugidana, dinamika politik nasional saat ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat kualitas demokrasi, bukan justru memperlihatkan bagaimana kekuasaan menjadi ruang transaksi kepentingan antarkelompok. 

"Setiap keputusan politik yang menyangkut kepemimpinan nasional harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat luas, bukan semata-mata kalkulasi elektoral ataupun kepentingan pragmatis partai politik," kata Sugidana.

Terlebih, Sugidana menilai bahwa tantangan bangsa Indonesia masih sangat kompleks. Persoalan ketimpangan ekonomi, lapangan pekerjaan, kualitas pendidikan, kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum, hingga pemberantasan korupsi membutuhkan kepemimpinan nasional yang memiliki integritas, kapasitas, dan keberanian dalam mengambil kebijakan yang berpihak kepada kepentingan publik.

Itu sebabnya, sosok yang nantinya menduduki posisi Wakil Presiden harus mampu menjadi representasi kepentingan masyarakat Indonesia yang beragam.

"Demokrasi tidak boleh berhenti pada pergantian figur dan pembagian kekuasaan. Esensi demokrasi adalah memastikan bahwa setiap kekuasaan bekerja untuk rakyat. Kami ingin kepemimpinan nasional yang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga memiliki keberanian moral untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas," lanjut I Nyoman Sugidana.