PKB Serahkan Mekanisme Pengisian Cawapres Pengganti Gibran kepada Presiden Prabowo

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto mengusulkan dua nama calon wakil presiden (cawapres) kepada MPR RI untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka.

"Untuk cawapres, kita sepenuhnya serahkan kepada Bapak Presiden. Namun, MPR secara institusional hari ini mengirimkan surat kepada Presiden agar mengirimkan dua nama calon wakil presiden ke MPR untuk nanti dipilih dan diputuskan dalam sidang paripurna," kata Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz kepada wartawan, Sabtu, 14 November 2026.

Menurut Neng Eem, PKB tidak memiliki usulan nama untuk mengisi posisi tersebut. Partainya memilih menunggu proses konstitusional yang menjadi kewenangan MPR setelah Presiden menyampaikan dua nama calon.

"Tidak ada usulan PKB mengusulkan nama. Kita tadi lebih berbicara tentang mekanisme, bagaimana secara konstitusional apabila terjadi kekosongan wapres, maka tahapan yang harus dilakukan MPR seperti apa," katanya.

Ia menambahkan, siapa pun nama calon wakil presiden yang nantinya diusulkan Presiden Prabowo akan diproses melalui mekanisme yang berlaku di MPR. 

“Siapa pun nanti yang diusulkan sebagai calon wakil presiden itu akan kita proses," kata Neng Eem.

Neng Eem menjelaskan, Rapat Gabungan MPR kali ini membahas sejumlah agenda, terutama terkait jadwal pelaksanaan rapat paripurna untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan wakil presiden.

Selain itu, MPR juga membentuk tim ad hoc atau tim verifikasi. Tim tersebut bertugas memeriksa calon wakil presiden yang nantinya diusulkan Presiden, guna memastikan nama-nama tersebut memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kita juga membentuk tim ad hoc, tim verifikasi. Tim verifikasi itu untuk memverifikasi calon-calon wakil presiden yang nanti diusulkan oleh Presiden, apakah sesuai dengan persyaratan perundang-undangan yang ada atau tidak," ujarnya.

Ia menegaskan, pembahasan dalam rapat gabungan tersebut lebih difokuskan pada mekanisme dan koridor konstitusional yang harus dijalankan MPR apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.

Neng Eem juga menyebut rapat paripurna MPR dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026.

“Kita hanya menanti tahapan konstitusional seperti apa yang kemudian harus kita lakukan sebagai MPR secara institusional," pungkasnya.