Jupiter Usul Denda Operator Parkir Ilegal Naik hingga Rp500 Juta

DPRD DKI Jakarta mendorong kenaikan denda bagi operator atau pengelola parkir tanpa izin hingga Rp500 juta.

Usulan tersebut bertujuan memberikan efek jera sekaligus mencegah praktik pengelolaan parkir ilegal kembali terulang.

Mantan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran Jupiter menilai, denda sekitar Rp50 juta yang selama ini dikenakan kepada sejumlah pengelola parkir bermasalah belum cukup memberikan efek jera.

Menurut Jupiter, sanksi yang terlalu rendah berpotensi membuat pelanggar menganggap denda sebagai konsekuensi biasa yang dapat ditanggung tanpa harus menghentikan praktik ilegal.

“Kalau dendanya hanya Rp50 juta, tata kelola perparkiran tidak akan banyak berubah. Karena itu, kami merekomendasikan sanksi hingga Rp500 juta,” kata Jupiter, dikutip dari laman DPRD DKI Jakarta, Sabtu 14 November 2026.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu menegaskan, peningkatan sanksi agar operator parkir lebih patuh terhadap ketentuan perizinan. Tidak mengabaikan aturan berlaku.

Jupiter mencontohkan Singapura. Menerapkan sanksi tegas terhadap berbagai pelanggaran ketertiban di ruang publik.

Jupiter melihat pendekatan tersebut menjadi salah satu bahan pembelajaran bagi Jakarta dalam memperkuat penegakan aturan.

“Jika dendanya terlalu rendah, pelanggar akan mudah menyepelekan aturan,” kata Jupiter yang juga Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI ini.

Pembenahan tata kelola perparkiran, kata dia, tidak cukup hanya mengandalkan penertiban di lapangan. Butuh komitmen antara DPRD dan Pemprov DKI memastikan seluruh temuan serta rekomendasi Pansus ditindaklanjuti.

Jupiter berharap, rekomendasi tersebut menjadi landasan perbaikan kebijakan, penguatan pengawasan, dan penindakan terhadap operator parkir yang menjalankan usaha tanpa izin.