Anggota DPD Dapil DKI Jakarta sekaligus Anggota Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD Fahira Idris. (Foto: Istimewa)
Anggota DPD Dapil DKI Jakarta sekaligus Anggota Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD Fahira Idris mendorong lima penguatan untuk mengatasi tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, disharmoni regulasi bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga berdampak pada efektivitas otonomi daerah, kepastian kebijakan, kualitas pelayanan publik, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat.
“Ketika aturan pusat dan daerah tidak selaras, pelaksanaan kebijakan menjadi tidak optimal, pelayanan publik berpotensi terhambat, dan kepastian hukum dapat terganggu," kata Fahira di sela-sela Konsultasi Publik BULD DPD, di Yogyakarta.
Untuk mengurai persoalan tersebut, Fahira menyampaikan lima penguatan regulasi daerah. Pertama, perkuat sinkronisasi regulasi dan kejelasan pembagian kewenangan pusat dan daerah.
Menurutnya, Pemerintah perlu memetakan aturan yang tumpang tindih, multitafsir, atau sulit diterapkan, serta memperkuat koordinasi kementerian, pemerintah daerah, DPRD, dan DPD RI sejak perumusan kebijakan. Harmonisasi harus memastikan keselarasan hukum nasional tanpa mengabaikan kekhususan dan kebutuhan daerah.
Kedua, tingkatkan kapasitas sumber daya manusia perancang regulasi daerah. Kualitas Perda sangat bergantung pada kemampuan perancang memahami hierarki hukum, pembagian kewenangan, kebutuhan masyarakat, dan dampak kebijakan. Penguatan dapat dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan, pendampingan teknis, konsultasi lintas instansi, serta dukungan tenaga ahli.
Ketiga, selaraskan Propemperda dengan kebutuhan daerah, prioritas pembangunan, dan penganggaran. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) harus berangkat dari persoalan nyata, bukan sekadar memenuhi daftar legislasi. Setiap Ranperda perlu memiliki urgensi yang jelas, kesiapan pelaksanaan, serta dukungan kelembagaan dan pembiayaan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Keberhasilan pembentukan regulasi daerah tidak cukup diukur dari banyaknya Perda yang dihasilkan. Yang jauh lebih penting adalah apakah Perda tersebut benar-benar dibutuhkan, dapat dilaksanakan, dan mampu menyelesaikan persoalan masyarakat,” kata Fahira, dikutip Sabtu 14 November 2026.
Keempat, perkuat kualitas Naskah Akademik dan partisipasi publik yang bermakna. Penyusunan regulasi harus didukung data, kajian empiris, dan analisis dampak kebijakan. Pendekatan legislasi berbasis bukti sebagaimana disampaikan Benediktus Hestu Cipto Handoyo menjadi salah satu rujukan penting. Masyarakat juga perlu dilibatkan sejak identifikasi persoalan, dengan memastikan aspirasinya didengar, dipertimbangkan, dan memperoleh penjelasan atas tindak lanjutnya.
Kelima, perkuat evaluasi produk hukum daerah dan tindak lanjut rekomendasi harmonisasi. Perda maupun Peraturan Kepala Daerah yang berpotensi tumpang tindih perlu dievaluasi. Penggunaan Peraturan Kepala Daerah harus sesuai kewenangannya, bukan menjadi jalan pintas menghindari proses pembentukan Perda. Alternatif penataan, termasuk regulasi tematik, dapat dikaji untuk menyederhanakan pengaturan tanpa mengurangi kepastian hukum.
“BULD DPD RI memiliki peran strategis dalam menjembatani persoalan regulasi daerah dengan kebijakan nasional melalui pemantauan, evaluasi, dan rekomendasi," kata Fahira.
