Gibran dari Jalan Kekuasaan Jokowi Menuju Pintu Keluar Istana

Pendahuluan

BERHENTINYA Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden bukan sekadar persoalan pergantian pejabat dalam pemerintahan. Peristiwa ini merupakan babak akhir dari sebuah perjalanan politik yang sejak awal menyimpan kontroversi mengenai dinasti kekuasaan, intervensi politik, perubahan aturan pencalonan, hingga persoalan persyaratan administratif seorang calon pemimpin nasional.

Karena itu, publik jangan hanya melihat pengunduran diri Gibran sebagai tindakan seorang negarawan yang mengutamakan kepentingan rakyat dan negara. Ada rangkaian persoalan politik dan hukum yang perlu dibaca secara utuh.

Apalagi, jika benar pengunduran diri tersebut terjadi ketika pilihan politiknya semakin menyempit: dimundurkan melalui proses konstitusional atau mengundurkan diri sebelum menghadapi konsekuensi politik yang lebih besar.

Untuk memahami bagaimana Gibran bisa menjadi Wakil Presiden dan kemudian harus meninggalkan jabatan tersebut, kita perlu menarik kembali sejarah politik yang melatarbelakanginya.

Dinasti Jokowi dan Ambisi Mempertahankan Kekuasaan

Perjalanan politik Gibran menuju kursi Wakil Presiden tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi kekuasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sejak 2021, publik menyaksikan munculnya dua figur keluarga Jokowi dalam kontestasi politik daerah. Gibran menjadi Wali Kota Solo, sedangkan menantunya, Bobby Nasution, menjadi Wali Kota Medan. Keduanya merupakan bagian dari generasi penerus keluarga Jokowi yang mulai menempati posisi strategis dalam pemerintahan.

Pada periode yang sama, muncul pula wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Wacana tersebut mendapatkan dukungan dari sejumlah tokoh politik dan elite pemerintahan. 

Nama Luhut Binsar Pandjaitan, Airlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, Bambang Soesatyo, La Nyalla Mattalitti, hingga M. Qodari pernah dikaitkan dengan berbagai dinamika politik mengenai keberlanjutan kepemimpinan Jokowi.

Namun, gagasan tiga periode menghadapi penolakan dari berbagai kelompok masyarakat dan kekuatan politik, termasuk Megawati Soekarnoputri.

Ketika peluang memperpanjang kekuasaan melalui perubahan masa jabatan semakin sulit, muncul persoalan lain: bagaimana mempertahankan pengaruh politik setelah Jokowi tidak lagi menjadi presiden?

Dalam perspektif politik kekuasaan, keberadaan anggota keluarga dalam jabatan strategis dapat menjadi salah satu instrumen mempertahankan pengaruh. Di sinilah posisi Gibran menjadi penting.

Tetapi, Gibran menghadapi satu kendala mendasar. Usianya belum mencapai 40 tahun, sementara Undang-Undang Pemilu mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden berusia minimal 40 tahun.

Dengan demikian, jalan menuju kursi Wakil Presiden membutuhkan perubahan aturan.

Prabowo dan Gibran: Benarkah Sebuah Lamaran Politik?

Narasi yang selama ini berkembang adalah Prabowo Subianto yang mengajak Gibran menjadi calon wakil presiden. Bahkan, muncul cerita bahwa Prabowo sampai beberapa kali menyampaikan tawaran kepada putra Jokowi tersebut.

Namun, narasi itu tidak cukup untuk menjelaskan keseluruhan proses politik di balik pencalonan Gibran.

Ada pertanyaan mendasar: apakah Gibran benar-benar merupakan pilihan pertama Prabowo, atau justru menjadi pilihan yang muncul setelah ruang politik Prabowo semakin terbatas?

Dalam bahan kronologi politik yang berkembang, Prabowo disebut semula memiliki sejumlah alternatif calon wakil presiden. Namun, dinamika politik, perubahan konfigurasi koalisi, dan persoalan terhadap sejumlah figur yang dipertimbangkan membuat pilihan tersebut semakin menyempit.

Pada saat yang sama, hubungan Jokowi dengan PDI Perjuangan semakin memburuk. Ketika Megawati memperlihatkan jarak politik dengan Jokowi, pilihan Jokowi untuk membangun kedekatan dengan Prabowo semakin menguat.

Dalam konteks tersebut, Gibran menjadi titik temu kepentingan politik Jokowi dan Prabowo.

Jokowi memperoleh peluang mempertahankan pengaruh politik melalui putranya. Sementara Prabowo memperoleh dukungan politik dari presiden yang masih memiliki pengaruh besar terhadap birokrasi, partai politik, dan jaringan kekuasaan saat itu.

Maka, pertanyaan apakah Prabowo memilih Gibran karena kehendak pribadi atau karena tekanan konfigurasi politik perlu dijawab melalui bukti, bukan sekadar cerita tentang siapa yang melamar siapa.

Sebab, dalam politik, sebuah keputusan yang tampak sukarela belum tentu lahir dari ruang pilihan yang sepenuhnya bebas.

Putusan MK dan Kontroversi Jalan Konstitusional

Titik paling menentukan dalam perjalanan Gibran menuju kursi Wakil Presiden adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Permohonan yang diajukan Almas Tsaqibbirru, seorang mahasiswa Universitas Surakarta, meminta perubahan ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden.

Putusan tersebut membuka pengecualian terhadap ketentuan usia minimal 40 tahun bagi seseorang yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah.

Secara politik, putusan tersebut langsung mengubah peta pencalonan. Gibran yang sebelumnya belum memenuhi syarat usia akhirnya memiliki jalan untuk maju sebagai calon wakil presiden.

Namun, proses pengambilan putusan itu menimbulkan persoalan serius mengenai independensi hakim konstitusi.

Anwar Usman, yang ketika itu menjabat Ketua MK dan merupakan adik ipar Jokowi, ikut menangani perkara yang berhubungan langsung dengan kepentingan politik keluarganya.

Persoalan konflik kepentingan tersebut kemudian diperiksa oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

MKMK menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat dan memberhentikannya dari jabatan Ketua MK. Meskipun demikian, putusan perkara Nomor 90 tetap berlaku dan tidak dibatalkan oleh sanksi etik tersebut.

Di sinilah persoalan ketatanegaraan menjadi sangat penting.

Sebuah putusan pengadilan dapat tetap memiliki kekuatan hukum, tetapi proses yang melahirkannya dapat menyisakan persoalan etik dan legitimasi publik.

Dalam negara demokrasi, legalitas formal tidak selalu identik dengan legitimasi politik. Ketika masyarakat melihat adanya konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, kepercayaan terhadap institusi negara dapat mengalami penurunan.

Gibran akhirnya menjadi calon wakil presiden, tetapi kontroversi yang menyertai pencalonannya tidak pernah sepenuhnya hilang.

Persoalan Ijazah: Kontroversi Kedua yang Menghantui Gibran

Setelah persoalan usia pencalonan, muncul kontroversi berikutnya mengenai persyaratan pendidikan Gibran.

Persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Pemilu adalah pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat.

Persoalan kemudian berkembang terkait dokumen pendidikan Gibran dan surat keterangan penyetaraan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan pada 2019.

Dalam kronologi yang disampaikan, terdapat dua perkembangan hukum yang menjadi titik penting.

Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 dalam perkara yang diajukan Denny Indrayana dan pihak-pihak terkait, yang disebut tidak menemukan fakta bahwa Gibran memiliki ijazah SLTA atau sederajat.

Kedua, putusan kasasi Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 dalam perkara yang diajukan Subhan Palal, yang disebut membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran yang diterbitkan pada 2019.

Kedua perkembangan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan seorang Wakil Presiden.

Namun, perlu dibedakan secara cermat antara tidak ditemukannya bukti dalam suatu perkara, pembatalan dokumen administratif, dan penetapan bahwa seseorang secara hukum tidak memenuhi persyaratan pencalonan. Ketiganya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.

Apabila persyaratan pendidikan memang tidak terpenuhi, persoalannya bukan lagi sekadar kontroversi politik, melainkan menyangkut kelayakan konstitusional seorang pejabat negara.

Jabatan Wakil Presiden bukan jabatan politik biasa. Ia merupakan jabatan konstitusional yang harus diperoleh melalui proses pemilihan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, persoalan ijazah tidak dapat diselesaikan hanya melalui komunikasi politik atau pembelaan dari kelompok pendukung. Harus ada kepastian hukum mengenai status persyaratan pencalonannya.

Jalan Menuju Pemakzulan dan Pilihan Mundur

Ketika persoalan hukum tersebut semakin menguat, tekanan politik terhadap Gibran memasuki babak baru.

Pada 11 November 2026, DPR disebut menerima usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait kemungkinan pemakzulan Gibran.

Langkah tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan Wakil Presiden telah memasuki wilayah pertanggungjawaban kelembagaan negara.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemberhentian presiden atau wakil presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan keputusan politik sepihak DPR.

Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran tertentu, termasuk perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Prosesnya harus melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD 1945.

Artinya, persoalan Gibran bukan semata-mata mengenai siapa yang menghendaki dirinya mundur, melainkan apakah terdapat dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mengakhiri masa jabatannya.

Dalam situasi seperti ini, pengunduran diri dapat menjadi pilihan politik untuk menghindari proses pemberhentian yang lebih panjang dan terbuka.

Jika benar Gibran mengundurkan diri pada 12 November 2026, sebagaimana disebut dalam kronologi tersebut, maka publik perlu melihatnya secara proporsional.

Jangan terburu-buru menganggap pengunduran diri sebagai bukti kenegarawanan. Sebaliknya, jangan pula menyimpulkan bahwa pengunduran diri otomatis merupakan pengakuan atas seluruh tuduhan yang diarahkan kepadanya.

Yang harus diuji adalah alasan pengunduran diri, status hukum persyaratan pencalonan, serta pertanggungjawaban atas proses politik yang mengantarkannya ke jabatan tersebut.

Dengan kata lain, pilihan mundur atau dimundurkan merupakan dua jalan politik yang berbeda, tetapi keduanya harus tetap tunduk pada konstitusi.

Prabowo Menghadapi Ujian Politik dan Ketatanegaraan

Berhentinya Gibran juga menjadi ujian tersendiri bagi Presiden Prabowo Subianto.

Sejak awal, hubungan politik Prabowo dan Jokowi dibangun melalui kompromi kekuasaan. Masuknya Gibran sebagai calon wakil presiden merupakan bagian penting dari kompromi tersebut.

Namun, apabila Gibran benar-benar meninggalkan jabatan Wakil Presiden, Prabowo akan menghadapi konsekuensi politik yang tidak sederhana.

Pertama, hubungan politik dengan kelompok pendukung Jokowi berpotensi mengalami perubahan. Sebagian jaringan politik yang sebelumnya berada dalam satu barisan dapat mengambil posisi baru.

Kedua, peta koalisi pemerintahan dapat mengalami penyesuaian. Partai-partai politik akan menghitung ulang kepentingan dan posisi mereka dalam pemerintahan.

Ketiga, Prabowo memperoleh kesempatan untuk menunjukkan bahwa pemerintahannya tidak bergantung pada satu keluarga politik atau satu jaringan kekuasaan.

Tetapi, kesempatan itu hanya akan bermakna apabila Prabowo mampu memperkuat independensi pemerintahan, supremasi hukum, dan meritokrasi dalam pengisian jabatan publik.

Ada satu hal yang tidak boleh dilupakan: persoalan Gibran bukan hanya persoalan pribadi Gibran. Ini adalah persoalan bagaimana kekuasaan dijalankan dan bagaimana institusi negara menjaga dirinya dari intervensi kepentingan keluarga, kelompok, maupun oligarki politik.

Pelajaran Demokrasi: Negara Bukan Milik Keluarga

Perjalanan Gibran dari Wali Kota Solo menuju kursi Wakil Presiden, kemudian menghadapi persoalan yang berujung pada pengunduran dirinya, menyisakan pelajaran penting bagi demokrasi Indonesia.

Pertama, kekuasaan tidak boleh diwariskan melalui mekanisme politik yang mengabaikan prinsip kesetaraan kesempatan. Demokrasi memang memberikan hak kepada setiap warga negara untuk berkompetisi, tetapi kompetisi harus berlangsung dalam aturan yang sama bagi semua orang.

Kedua, lembaga negara harus bebas dari konflik kepentingan. Mahkamah Konstitusi merupakan penjaga konstitusi, bukan instrumen untuk menyelesaikan persoalan politik keluarga penguasa.

Ketiga, persyaratan administratif dan hukum bagi calon pejabat publik tidak boleh diperlakukan sebagai formalitas yang dapat disesuaikan berdasarkan kepentingan politik.

Keempat, Presiden harus memiliki kemandirian dalam menentukan arah pemerintahan. Tidak boleh ada kesan bahwa seorang presiden harus menjalankan kompromi politik yang diwariskan oleh pendahulunya.

Kelima, DPR, MK, MA, dan MPR harus menjalankan kewenangannya berdasarkan konstitusi, bukan berdasarkan tekanan kekuatan politik.

Kesimpulan

Pada akhirnya, persoalan terbesar dari perjalanan Gibran bukan sekadar bagaimana ia bisa menjadi Wakil Presiden atau mengapa ia harus berhenti. Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana proses politik dapat membawa seseorang ke jabatan tertinggi kedua di republik ini melalui kontroversi yang begitu panjang.

Jika seluruh rangkaian tersebut terbukti memperlihatkan adanya penyalahgunaan pengaruh kekuasaan, maka yang harus dievaluasi bukan hanya individu yang bersangkutan, melainkan juga sistem politik yang memungkinkan hal itu terjadi.

Negara tidak boleh menjadi alat mempertahankan kekuasaan keluarga. Konstitusi tidak boleh menjadi instrumen untuk melayani kepentingan dinasti. Dan jabatan Wakil Presiden tidak boleh diperlakukan sebagai hasil kompromi yang mengabaikan persyaratan hukum.

Gibran mungkin menjadi babak penting dalam sejarah politik keluarga Jokowi. Namun, pelajaran yang harus diambil bangsa ini jauh lebih besar: demokrasi Indonesia tidak boleh dibangun di atas kehendak orang kuat, melainkan di atas supremasi konstitusi.

Sebab, dalam sebuah republik, yang harus bertahan bukan dinasti kekuasaan, melainkan negara dan konstitusinya.

Dr. Selamat Ginting
Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS)