Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden mulai mengarahkan perhatian publik pada sosok yang akan menggantikannya.
Di tengah dinamika politik tersebut, muncul sejumlah nama yang dinilai memiliki kapasitas dan pengalaman untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto hingga akhir masa pemerintahan 2024-2029.
Pengamat kebijakan publik, Sugiyanto, menawarkan lima nama yang dinilai layak dipertimbangkan sebagai kandidat pengganti Gibran. Kelima tokoh tersebut adalah Prof. Jimly Asshiddiqie, Busyro Muqoddas, Pramono Anung, Sufmi Dasco Ahmad, dan Sjafrie Sjamsoeddin.
Namun, menurut Sugiyanto, menentukan sosok Wakil Presiden tidak cukup hanya dengan melihat popularitas atau kedekatan politik dengan Presiden. Ada sejumlah pertimbangan mendasar yang perlu diperhatikan agar figur terpilih benar-benar mampu memperkuat pemerintahan.
“Hal terpenting bukan lagi sekadar alasan di balik keputusan pengunduran diri tersebut, melainkan bagaimana negara memastikan proses pergantian berlangsung secara konstitusional, transparan, dan tidak menimbulkan preseden buruk bagi kehidupan ketatanegaraan Indonesia,” kata Sugiyanto, dikutip Sabtu 14 November 2026.
Ia menjelaskan, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan ketentuan tersebut, Presiden Prabowo memiliki peran penting dalam menentukan dua nama yang nantinya disampaikan kepada MPR untuk dipilih.
Sugiyanto kemudian merumuskan tujuh kriteria yang menurutnya perlu dimiliki calon Wakil Presiden.
Pertama, memiliki loyalitas kepada Presiden Prabowo, terutama dalam mendukung visi, misi, dan program pemerintahan. Loyalitas tersebut, kata dia, harus tetap berada dalam koridor konstitusi dan kepentingan bangsa, bukan sekadar kesetiaan pribadi.
Kedua, mampu menambah kekuatan politik Presiden serta tidak menjadikan jabatan Wakil Presiden sebagai batu loncatan untuk bersaing dalam Pilpres 2029. Wakil Presiden semestinya berfokus membantu Presiden menuntaskan agenda pemerintahan.
Ketiga, dapat diterima oleh Presiden, partai-partai koalisi, dan kekuatan politik di parlemen. Penerimaan politik ini dinilai penting untuk menjaga soliditas pemerintahan.
Keempat, memiliki kecerdasan, wawasan luas, serta kapasitas intelektual dan kepemimpinan. Seorang Wakil Presiden harus mampu memahami persoalan nasional maupun internasional dan memberikan pertimbangan strategis kepada Presiden.
Kelima, mempunyai integritas, kejujuran, dan rekam jejak yang baik. Calon Wakil Presiden juga diharapkan tidak memiliki persoalan hukum yang berpotensi mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
Keenam, berpengalaman dalam pemerintahan dan kenegaraan. Pengalaman di bidang birokrasi, politik, ekonomi, hukum, pertahanan, maupun hubungan internasional menjadi modal penting dalam membantu Presiden menjalankan pemerintahan.
Ketujuh, mampu menjaga stabilitas politik dan tidak menimbulkan kegaduhan. Figur Wakil Presiden harus memiliki sikap kenegarawanan, rendah hati, tidak kontroversial, serta mampu menjaga hubungan harmonis antara Presiden, DPR, partai politik, dan masyarakat.
Keunggulan Berbeda Lima Tokoh Berdasarkan tujuh kriteria tersebut, Sugiyanto melihat lima tokoh dengan latar belakang dan keunggulan masing-masing.
Nama pertama adalah Prof. Jimly Asshiddiqie. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2003–2008 itu dinilai memiliki keunggulan dalam bidang hukum, konstitusi, dan ketatanegaraan.
Pengalaman Jimly sebagai akademisi sekaligus praktisi hukum membuatnya memahami secara mendalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Kemampuan intelektual dan pengalaman kenegaraannya juga dinilai dapat menjadi modal untuk memberikan pertimbangan konstitusional kepada Presiden.
Kehadiran Jimly, menurut Sugiyanto, berpotensi memperkuat citra pemerintahan yang menjunjung tinggi hukum, demokrasi, dan konstitusi.
Tokoh kedua adalah Busyro Muqoddas. Namanya memiliki rekam jejak panjang dalam bidang hukum, pemberantasan korupsi, dan penguatan integritas kelembagaan.
Busyro pernah menjabat Ketua Komisi Yudisial periode 2005-2010 dan Ketua KPK periode 2010-2011, sebelum melanjutkan kiprahnya sebagai pimpinan lembaga antirasuah tersebut hingga 2014.
Pengalamannya dalam organisasi Muhammadiyah juga memperlihatkan keterlibatannya di bidang sosial kemasyarakatan.
Sugiyanto menilai Busyro dapat menjadi figur yang membawa pesan kuat mengenai pemberantasan korupsi, penegakan hukum, integritas, dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Berikutnya, Pramono Anung yang dinilai memiliki keunggulan dalam pengalaman politik dan pemerintahan.
Pramono pernah menjadi anggota DPR selama empat periode, Wakil Ketua DPR periode 2009-2014, serta Sekretaris Kabinet selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Saat ini, Pramono menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2025-2030.
Pengalaman di lembaga legislatif, eksekutif, hingga pemerintahan daerah tersebut memberikan bekal dalam memahami dinamika politik, birokrasi, dan tata kelola pemerintahan.
Menurut Sugiyanto, salah satu keunggulan Pramono terletak pada kemampuannya menjembatani komunikasi politik antara pemerintah dan parlemen. Pengalaman panjang di pusat pemerintahan juga dapat menjadi modal untuk membantu Presiden menjaga stabilitas politik dan efektivitas program nasional.
Nama keempat adalah Sufmi Dasco Ahmad. Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu dinilai memiliki keunggulan dalam komunikasi politik, konsolidasi partai, dan hubungan antarlembaga negara.
Sebagai salah satu tokoh penting Partai Gerindra, Dasco memahami dinamika politik parlemen sekaligus arah kebijakan partai pendukung Presiden Prabowo.
Latar belakang pendidikan hukum hingga tingkat doktor dan pengalamannya di Komisi III DPR juga menjadi modal dalam memahami persoalan hukum, keamanan, dan ketatanegaraan.
Sugiyanto melihat kedekatan politik Dasco dengan Prabowo melalui perjalanan panjang di Partai Gerindra sebagai salah satu keunggulannya.
Karena itu, Dasco dinilai dapat dipertimbangkan sebagai figur yang mampu menjaga komunikasi politik, soliditas koalisi, serta hubungan pemerintah dengan DPR.
Sementara itu, nama kelima adalah Sjafrie Sjamsoeddin yang memiliki keunggulan dalam bidang militer, pertahanan, keamanan, dan pemerintahan.
Purnawirawan Letnan Jenderal TNI lulusan Akabri 1974 tersebut memiliki pengalaman panjang di lingkungan militer. Ia pernah bertugas di Kopassus, menjadi Komandan Grup A Paspampres, Pangdam Jaya, Kepala Pusat Penerangan TNI, hingga Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan.
Sjafrie juga pernah menjabat Wakil Menteri Pertahanan periode 2010–2014 dan Asisten Khusus Menteri Pertahanan Bidang Manajemen Pertahanan periode 2019-2024.
Sejak 21 Oktober 2024, Sjafrie dipercaya Presiden Prabowo menjabat Menteri Pertahanan periode 2024-2029.
Pengalaman panjang di lingkungan militer dan pemerintahan, ditambah pendidikan hingga tingkat doktor di bidang pertahanan, dinilai menjadi modal penting untuk memahami strategi pertahanan negara, keamanan nasional, serta koordinasi kelembagaan.
Sugiyanto menilai keunggulan Sjafrie terutama terletak pada pengalaman kepemimpinan militer, penguasaan bidang pertahanan, serta kedekatan dan hubungan kerja panjang dengan Presiden Prabowo.
Dengan latar belakang tersebut, Sjafrie dapat dipertimbangkan sebagai figur yang mampu membantu Presiden menjaga kedaulatan negara, memperkuat pertahanan nasional, dan mendukung stabilitas pemerintahan.
