ADA peristiwa yang tidak pernah saya lupakan ketika meliput di depan Istana Merdeka, Jakarta, Juli 2001 silam. Saat itu, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur keluar dari Istana setelah diberhentikan MPR. Mengenakan kaus dan celana pendek didampingi putrinya Yenny Wahid, Gus Dur melambaikan tangan kepada masyarakat dan para pendukungnya.
Sebagai wartawan yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut dari balik pagar istana, saya melihat sebuah pelajaran penting yaitu jabatan bisa berakhir, tetapi penghormatan terhadap demokrasi dan kepentingan bangsa harus tetap dijaga.
Dua puluh lima tahun kemudian, Kamis 12 November 2026, suasana serupa kembali terjadi di lingkungan Istana. Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Istana Wakil Presiden setelah menyatakan berhenti dari jabatannya.
Gibran dilepas sejumlah pegawai dan relawan yang berbaris di selasar Istana untuk bersalaman. Teriakan nama Gibran terdengar dari para pendukungnya sebelum ia menaiki mobil pribadi berwarna hitam meninggalkan tempat yang selama dua tahun menjadi pusat aktivitasnya sebagai orang nomor dua di Indonesia.
Kedua peristiwa tersebut memiliki latar belakang dan mekanisme ketatanegaraan berbeda. Namun, keduanya mengingatkan bahwa jabatan publik bukan milik pribadi, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Kini, setelah pengunduran diri Gibran, perhatian publik tertuju pada satu pertanyaan, siapa yang akan menggantikannya?
Presiden Prabowo Subianto tidak sekadar membutuhkan pendamping baru. Indonesia membutuhkan Wakil Presiden yang berintegritas, berpengalaman, memahami pemerintahan, dan memiliki jiwa kenegarawanan.
Pengunduran Diri dan Tanggung Jawab KonstitusiPada Kamis 12 November 2026, Presiden Prabowo menerima langsung surat pernyataan berhenti Gibran di Istana Merdeka. Setelah itu, Gibran menyerahkan surat serupa kepada pimpinan MPR.
Presiden menyatakan menerima dan menghormati keputusan tersebut. Prabowo juga menyampaikan penghargaan atas kontribusi Gibran selama mendampinginya menjalankan pemerintahan.
Presiden menyebut Gibran telah mengunjungi 35 provinsi, 149 kabupaten/kota, serta meninjau 303 titik proyek pemerintah selama dua tahun pemerintahan.
Sementara itu, Gibran menegaskan bahwa keputusannya mundur merupakan keputusan pribadi setelah melalui pertimbangan panjang dan matang. Ia juga menyatakan pengunduran dirinya tidak berkaitan dengan polemik ijazah yang selama ini menjadi perhatian publik.
Pernyataan tersebut perlu dihormati. Namun, karena menyangkut jabatan konstitusional, proses pengunduran diri dan pengisian jabatan pengganti harus berlangsung tertib, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
Terlebih, pengunduran diri Gibran terjadi di tengah dinamika politik di DPR. Sejumlah anggota dari berbagai fraksi sebelumnya mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Gibran.
Situasi ini menuntut semua pihak tidak mencampuradukkan proses hukum, dinamika politik, dan mekanisme pergantian Wakil Presiden.
Penegasan Gibran bahwa pengunduran dirinya tidak berkaitan dengan polemik ijazah harus dihormati.
MPR Harus Menjalankan Mekanisme KonstitusionalPengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat dalam waktu 60 hari.
Presiden Prabowo memiliki tanggung jawab mengajukan dua nama calon pengganti melalui mekanisme yang ditentukan konstitusi.
Dalam penjelasan Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama setelah menerima surat permintaan resmi dari MPR. Sementara itu, MPR harus menyelenggarakan proses pemilihan sesuai batas waktu konstitusional.
Mekanisme ini harus menjadi pedoman bersama. Jangan sampai pengisian jabatan Wakil Presiden berubah menjadi arena tawar-menawar politik antarkekuatan partai.
MPR harus memastikan setiap tahapan berlangsung terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun partai politik.
Prabowo Membutuhkan Wapres Berkapasitas KenegaraanMemilih pengganti Gibran bukan perkara sederhana. Presiden Prabowo harus mempertimbangkan kebutuhan pemerintahan hingga akhir masa jabatan 2029.
Pandangan saya, setidaknya ada lima kriteria mendasar yang perlu menjadi perhatian. Pertama, integritas dan rekam jejak. Wakil Presiden harus memiliki reputasi baik, menjunjung etika publik, serta konsisten menjalankan tanggung jawab.
Kedua, pengalaman pemerintahan. Memahami birokrasi, administrasi negara, dan tata kelola pemerintahan merupakan modal penting. Wakil Presiden tidak cukup hanya memiliki popularitas atau dukungan politik.
Ketiga, kemampuan kenegaraan. Wakil Presiden harus memahami konstitusi dan mampu menjalankan tugas Presiden apabila diperlukan. Jabatan tersebut bukan sekadar posisi pendamping, melainkan bagian penting dari sistem pemerintahan.
Keempat, kemampuan komunikasi politik. Indonesia memiliki keragaman kepentingan politik dan sosial. Karena itu, Wakil Presiden perlu menjembatani komunikasi dengan parlemen, partai politik, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
Kelima, komitmen terhadap kepentingan rakyat. Wakil Presiden harus mendukung agenda pembangunan, memperkuat pelayanan publik, dan memastikan program pemerintah memberikan manfaat nyata.
Dengan kriteria tersebut, Presiden perlu mempertimbangkan berbagai latar belakang calon, baik dari kalangan politik, pemerintahan, maupun profesional.
Nama dan popularitas tidak boleh menjadi ukuran utama. Integritas, pengalaman, kapasitas, serta kemampuan bekerja sama dengan Presiden harus menjadi pertimbangan mendasar.
Jangan Terjebak Kompromi PolitikDalam sistem pemerintahan presidensial, dukungan politik memang penting. Namun, pengisian jabatan Wakil Presiden tidak boleh menjadi kompensasi bagi partai politik atau kelompok pendukung pemerintah.
Presiden Prabowo perlu menunjukkan bahwa keputusan mengusulkan dua calon benar-benar didasarkan pada kebutuhan negara.
Wakil Presiden yang baru harus mampu memperkuat kesinambungan pemerintahan, bukan membuka ruang konflik baru di antara elite politik.
DPR juga harus menjalankan fungsi pengawasan secara objektif. Apabila terdapat persoalan hukum, penyelesaiannya harus berdasarkan bukti dan prosedur yang berlaku. Jangan sampai proses konstitusional digunakan untuk kepentingan politik sesaat.
Rakyat sudah terlalu sering menyaksikan persaingan elite yang menyita energi bangsa. Sementara persoalan lapangan pekerjaan, harga kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat masih membutuhkan perhatian serius.
Karena itu, pergantian Wakil Presiden harus menjadi momentum memperkuat pemerintahan dan memperbaiki kualitas demokrasi.
Kepentingan Rakyat Harus Menjadi PanglimaPengalaman meliput berakhirnya pemerintahan Gus Dur pada Juli 2001 memberikan pelajaran bahwa perjalanan kekuasaan tidak selalu berlangsung sesuai harapan. Namun, negara harus tetap berjalan dan institusi demokrasi harus dihormati.
Kini, setelah Gibran menyatakan berhenti, Indonesia kembali menghadapi ujian dalam proses pergantian kepemimpinan nasional.
Presiden Prabowo memiliki kesempatan menunjukkan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden bukan sekadar keputusan politik, melainkan tanggung jawab konstitusional yang menentukan arah pemerintahan.
MPR harus bekerja sesuai UUD 1945. DPR harus mengedepankan kepentingan rakyat. Seluruh elite politik juga harus menahan diri dan menghindari pertarungan kepentingan yang tidak produktif.
Indonesia tidak kekurangan tokoh. Persoalannya adalah menemukan figur yang memiliki integritas, pengalaman, kemampuan kenegaraan, serta keberanian menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Gus Dur pernah meninggalkan Istana dengan celana pendek, sementara Gibran berpamitan dengan pegawai dan relawannya. Dua peristiwa berbeda, tetapi memberikan pesan yang sama: kekuasaan tidak pernah abadi. Yang harus tetap hidup adalah konstitusi, demokrasi, dan pengabdian kepada rakyat.
Presiden Prabowo kini memiliki tanggung jawab sejarah untuk menghadirkan Wakil Presiden yang bukan hanya mampu mendampingi, tetapi juga memperkuat pemerintahan dan menjaga kepercayaan rakyat.
Sebab, yang dibutuhkan Indonesia bukan sekadar pengganti Gibran, melainkan seorang negarawan yang memahami bahwa jabatan adalah amanah, kekuasaan adalah tanggung jawab, dan kepentingan rakyat harus selalu menjadi panglima.
Naek PangaribuanWartawan senior
