PBB Hormati Dua Nama Cawapres Pilihan Prabowo

Pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden harus dilaksanakan dengan berpedoman pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan, dengan tetap mengedepankan stabilitas pemerintahan serta kesinambungan kepemimpinan nasional.

“Mekanisme pengisian jabatan yang ditinggalkan harus dilaksanakan secara tertib, konstitusional, dan memberikan kepastian hukum,” kata Penjabat Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Yuri Kemal Fadlullah, dikutip Sabtu 14 November 2026.

Menurut Yuri, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945
telah mengatur secara tegas bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

telah mengatur secara tegas bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Ketentuan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3, khususnya mengenai kewenangan MPR dan tata cara pemilihan Wakil Presiden.

“Secara konstitusional, kewenangan mengajukan dua nama calon Wakil Presiden berada pada Presiden, sedangkan kewenangan memilih salah satu di antaranya berada pada MPR. Pembagian kewenangan ini telah diatur secara jelas dan harus dihormati oleh seluruh pihak,” kata Yuri.

Lebih lanjut, Yuri menyoroti adanya frasa ketentuan dalam Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 yang menyebutkan bahwa dua calon Wakil Presiden berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum sebelumnya.

Menurut Yuri, ketentuan tersebut menjadi salah satu rujukan penting dalam memahami hubungan antara kewenangan konstitusional Presiden dan kedudukan partai politik pengusung dalam proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.

“Ketentuan ini tentu perlu diperhatikan dalam membaca keseluruhan konstruksi hukum pengisian jabatan Wakil Presiden,” kata Yuri.

Dalam konteks pemerintahan saat ini, Yuri menilai bahwa partai-partai politik yang mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden 2024 memiliki kedudukan politik yang relevan untuk memberikan pertimbangan mengenai figur calon Wakil Presiden pengganti.

Namun demikian, Yuri menekankan bahwa keputusan mengenai dua nama yang akan diajukan tetap merupakan kewenangan konstitusional Presiden Prabowo Subianto.

“Kita harus menghormati kewenangan tersebut sebagai bagian dari sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh konstitusi kita,” kata Yuri.

Yuri juga berpandangan bahwa mekanisme pemilihan Wakil Presiden oleh MPR memiliki karakteristik yang berbeda dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung melalui pemilihan umum.

Dalam pemilihan langsung, faktor elektabilitas, popularitas, serta kemampuan memperoleh dukungan masyarakat menjadi unsur yang sangat menentukan. 

Sementara itu, dalam mekanisme pemilihan oleh MPR, pengalaman pemerintahan, kapasitas kepemimpinan, kemampuan membangun komunikasi antarlembaga negara, serta penerimaan politik di parlemen menjadi pertimbangan yang tidak kalah penting.

“Kalau dalam pemilihan langsung faktor elektabilitas menjadi salah satu penentu utama, maka dalam pemilihan oleh MPR, pengalaman dalam pemerintahan, kapasitas kenegaraan, dan kemampuan menjaga kesinambungan pemerintahan patut menjadi pertimbangan penting,” ungkap Yuri.

Menurutnya, jabatan Wakil Presiden bukan sekadar jabatan politik, melainkan jabatan konstitusional yang memiliki fungsi strategis dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara.

Oleh karena itu, figur yang dipertimbangkan untuk menduduki jabatan tersebut seyogianya memiliki pemahaman mendalam mengenai tata kelola pemerintahan, hubungan antarlembaga negara, serta tantangan nasional dan internasional yang dihadapi Indonesia.

“Terlebih ketika masa jabatan pemerintahan sedang berjalan, pengalaman dalam penyelenggaraan negara merupakan modal penting untuk memastikan agenda pemerintahan dapat terus dilaksanakan secara efektif dan berkesinambungan,” kata Yuri.

Yuri juga mengingatkan bahwa proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden harus tetap menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan agenda pembangunan nasional.

Menurutnya, seluruh kekuatan politik perlu menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok serta menghormati kewenangan Presiden dalam menentukan calon yang akan diajukan kepada MPR.

“PBB menghormati sepenuhnya kewenangan Presiden Prabowo Subianto dalam mengajukan dua calon Wakil Presiden kepada MPR. Siapa pun yang nantinya diajukan, prosesnya harus berjalan sesuai konstitusi dan dilandasi pertimbangan kepentingan bangsa dan negara,” pungkas Yuri.