Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak. (Foto: Dok. Humas KPK)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong jajaran direksi, komisaris, dan dewan pengawas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) dan Business Judgment Rule (BJR) dalam mengambil keputusan bisnis.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak dalam kegiatan "Directorship Program: Strengthening Leadership, Governance, and Strategic Decision-Making for BUMD DKI Jakarta" di Tavia Heritage Hotel, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Tanak mengatakan, kegiatan tersebut menjadi ruang penguatan pemahaman bagi jajaran pimpinan BUMD mengenai tata kelola perusahaan dan batasan kewenangan dalam pengambilan keputusan bisnis.
"Direksi memang diberikan kemandirian mengelola perusahaan. Namun, kemandirian tersebut bukan berarti dapat didasarkan pada keinginan pribadi," kata Tanak seperti dikutip, Jumat, 13 November 2026.
Menurutnya, setiap kebijakan strategis perusahaan harus berlandaskan anggaran dasar, aturan internal, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penerapan GCG yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, serta doktrin BJR menjadi instrumen penting dalam melindungi direksi saat menjalankan tugasnya.
"BJR melindungi hukum bagi direksi dalam mengambil keputusan bisnis, sepanjang dilakukan dengan penuh kehati-hatian, itikad baik, dan bebas dari benturan kepentingan," imbuhnya.
Sebaliknya, tindakan korporasi yang melampaui kewenangan atau keluar dari koridor tugas atau ultra vires dapat menyeret pimpinan perusahaan ke ranah hukum.
Tanak mencontohkan tindakan direksi yang memberikan fasilitas kredit bank daerah di luar prosedur dan tanpa sepengetahuan perusahaan sebagai pelanggaran yang dapat berujung pada pertanggungjawaban pidana.
KPK juga mengingatkan bahwa aset BUMD merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai penyertaan modal. Karena itu, apabila terjadi penyimpangan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, ketentuan hukum dapat diberlakukan terhadap direksi maupun komisaris yang terlibat.
Instrumen hukum yang dapat digunakan antara lain Pasal 92 dan 97 juncto Pasal 155 UU Perseroan Terbatas hingga KUHP.
KPK menilai, pemimpin memiliki peran penting dalam membangun budaya antikorupsi. Kepemimpinan yang berintegritas menjadi salah satu kunci untuk memastikan tata kelola perusahaan berjalan baik dan bersih dari korupsi.
