Wamenkop Farida Farichah saat memberikan keynote speaker dalam Forum Kebijakan Innovation For Food Security and Sustainability Expo and Forum (INNOFOOD) 2026 oleh Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang bertajuk ‘Peternakan Transformasi Koperasi sebagai Penggerak Ekosistem Usaha dan Kemandirian Protein Hewani Nasional’ di Tangerang, Jumat, 13 November 2026. (Foto: Kemenkop)
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menegaskan pentingnya memposisikan petani tidak hanya sebagai produsen di ladang, tetapi juga bagian dari seluruh rantai nilai pangan dari produksi hingga sampai ke konsumen.
“Petani harus masuk rantai pasok pasca-panen,” katanya saat memberikan keynote speaker dalam Forum Kebijakan Innovation For Food Security and Sustainability Expo and Forum (INNOFOOD) 2026 oleh Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang bertajuk ‘Peternakan Transformasi Koperasi sebagai Penggerak Ekosistem Usaha dan Kemandirian Protein Hewani Nasional’ di Tangerang, Jumat, 13 November 2026.
Turut hadir, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI Abdul Kadir Karding, Sekretaris Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Loto Srinaita Ginting, serta pengurus dan anggota HKTI.
Farida mengapresiasi langkah HKTI yang tidak hanya memperhatikan aspek produksi pertanian, tetapi juga mendampingi petani masuk ke rantai pasca-panen.
"Pangan itu bukan sekadar urusan petani saja. Mulai dari sawah sampai ke meja makan. Petani harus ikut di seluruh proses itu, bukan berhenti saat panen selesai," ujarnya.
Ia mengutip data BPS yang menunjukkan 70 persen petani di Indonesia saat ini adalah Generasi X dan Baby Boomer, atau berusia 50 tahun ke atas. Jika tidak ada langkah strategis, dikhawatirkan di masa depan semakin sedikit warga yang mau bertani, sehingga ketahanan pangan nasional terancam dan bergantung pada impor.
"Ini semua harus bergandengan tangan memajukan sektor pertanian kita," tegasnya.
Kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, tegasnya, sebagai instrumen strategis agar setiap desa mampu mengelola sumber daya alamnya sendiri.
Mulai dari menanam, memanen, mengolah, hingga memasarkan. Nilai tambah dan lapangan kerja diharapkan tetap berada di desa, tidak hanya di kota-kota besar.
“Koperasi juga menjadi solusi bagi kendala yang selama ini dihadapi pelaku usaha pertanian. Baik dari sisi permodalan, akses pasar dengan kekuatan kolektif memperluas jangkauan jual produk petani, serta nilai tambah pengolahan hasil pertanian di tingkat desa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Melalui sinergi antara Kementerian Koperasi, HKTI, kementerian terkait, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan produksi pangan dalam negeri terus meningkat, sehingga ketergantungan terhadap impor dapat berkurang secara bertahap.
"Tujuan akhirnya sederhana. Kita bisa memproduksi pangan sendiri, mengelolanya sendiri, dan kesejahteraannya dinikmati oleh masyarakat kita sendiri. Itulah kemandirian pangan yang sesungguhnya,” ucapnya.
Di kesempatan yang sama, Sekjen DPN HKTI Abdul Kadir Karding menilai kehadiran KDKMP berpotensi besar menjadi simpul ekonomi di tingkat desa. Perannya tidak sekadar mengumpulkan hasil produksi, tetapi juga mengelola persediaan dan menghubungkan produsen seperti petani, nelayan dan lainnya langsung ke pasar.
“Melalui program HKTI Coaching Ecosystem, kami mendorong integrasi seluruh mata rantai pangan. Mulai dari produksi, pengolahan, penyimpanan berpendingin, transportasi, hingga pemasaran dan penyerapan hasil produksi,” tandasnya.
