Pengasuh Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar, KH Abdussalam Shohib. (Foto: istimewa)
Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang, KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam, menyayangkan penangkapan 154 orang dalam demonstrasi yang berujung ricuh di Yogyakarta pada 10-11 November 2026.
Ia khawatir penangkapan massa aksi di tengah memanasnya situasi politik nasional justru memperbesar ketegangan dan memicu gelombang demonstrasi di daerah lain.
"Kita sedih-prihatin. Di negara-negara terutama Eropa sudah banyak aksi massa berujung anarkis; terjadi kekacauan dan stabilitas sosial, terganggu. Jangan sampai situasi di sana merembet ke kita, di Indonesia. Apalagi situasi politik sedang panas mendidih disebabkan isu pemakzulan," kata Gus Salam, Jumat, 13 November 2026.
Menurut Ketua GPSI tersebut, masyarakat tetap harus kritis dan berani menyuarakan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Namun, penyampaian aspirasi juga perlu disertai kesadaran terhadap situasi agar tidak dimanfaatkan pihak yang ingin memperkeruh keadaan.
Gus Salam turut mengkritik pelibatan ratusan personel TNI dalam pengamanan demonstrasi. Terlebih, salah satu tuntutan massa justru meminta militer kembali ke barak.
"Kesannya, kemerdekaan warga sipil menggunakan haknya menyatakan pendapat di muka umum, terancam. Itu tidak sehat dalam sistem bernegara," ujarnya.
A'wan PBNU ini menegaskan, penggunaan aparat keamanan dalam mengendalikan demonstrasi harus berlandaskan hukum, proporsional, profesional, dan terukur. Penindakan hanya boleh dilakukan jika benar-benar diperlukan.
Gus Salam juga meminta aparat mengedepankan pendekatan humanis dan segera membebaskan mahasiswa maupun aktivis yang ditangkap sepanjang tidak ada dasar hukum untuk menahan mereka.
"Mereka bisa segera dipulangkan. Penangkapan ratusan aktivis yang menyampaikan aspirasi jangan sampai memicu gelombang aksi serupa di berbagai daerah. Tensi gejolak massa perlu diturunkan di tengah isu penyadapan yang mengarah makar dan pergantian wakil presiden," tuturnya.
Untuk mengungkap insiden tersebut secara objektif, Gus Salam mendesak pembentukan tim gabungan pencari fakta. Tim ini diharapkan dapat menjelaskan rangkaian kericuhan hingga penangkapan 154 orang sekaligus memastikan penanganannya berlangsung proporsional.
"Jangan sampai insiden Yogyakarta hingga penangkapan 154 aktivis tidak menjadi terang. Bentuk tim gabungan pencari fakta agar tergambar secara objektif dan tertangani secara proporsional demi penghormatan serta perlindungan terhadap hak-hak sosial-politik warga negara," tegasnya.
Diketahui, demonstrasi berbagai elemen masyarakat di Yogyakarta berlangsung sejak Selasa (10/11) siang hingga Rabu (11/11) dini hari. Aksi yang membawa sembilan tuntutan, mulai dari isu pelanggaran HAM berat, penarikan TNI ke barak, hingga pencabutan gelar Pahlawan Soeharto itu berujung bentrokan.
Kericuhan terjadi di sejumlah titik, mulai dari depan kantor DPRD DIY, Malioboro, Tugu Golong Gilig, hingga Bundaran UGM. Massa dilaporkan melempar batu, menyalakan petasan, dan bom molotov sebelum aparat melakukan pengendalian menggunakan gas air mata dan water cannon.
Polda DIY menyebut awalnya 106 orang diamankan. Jumlah tersebut kemudian bertambah menjadi 154 orang hingga Rabu pagi.
Gus Salam berharap seluruh pihak mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah dinamika politik nasional.
"Saat ini semuanya harus diletakkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kami yakin, Presiden Prabowo menyadari itu. Berkomitmen menjaga kehidupan bernegara yang sehat, transparan, berdaulat serta menghormati hak-hak warga negara," pungkasnya.
