Sikap Partai Golkar yang tidak menyodorkan nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka, dinilai sebagai satu upaya untuk menjaga soliditas partai Koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa memandang, keputusan Golkar tersebut dianggap dapat mencegah munculnya persaingan kepentingan antarpartai dalam menentukan figur wakil presiden.
"Saya rasa ini sikap jiwa besar dari Golkar yang lebih mengutamakan soliditas ketimbang ego sektoral untuk posisi tersebut. Maka bisa disebut sebagai fatsun dalam konteks koalisi," kata Herry saat dihubungi, Jumat, 13 November 2026.
Menurut Herry, keputusan Golkar menyerahkan sepenuhnya pengusulan calon wakil presiden kepada Prabowo juga dapat menghindarkan koalisi pemerintahan dari potensi gesekan politik.
Sebaliknya, kata dia, apabila partai-partai koalisi mulai berlomba mengajukan kandidat masing-masing, soliditas koalisi berisiko terganggu.
Herry bahkan meyakini, figur pengganti Gibran lebih ideal berasal dari kalangan nonpartai politik, karena kandidat di luar partai koalisi berpotensi memiliki tingkat penerimaan yang lebih luas karena tidak merepresentasikan kepentingan salah satu partai tertentu.
"Lebih baik dari luar koalisi untuk menjaga soliditas dan menghindari resistensi. Karena tentunya jika dari luar, maka tingkat penerimaan semua anggota koalisi pasti tinggi. Lagipula kan Gibran juga bukan dari parpol mana pun," tuturnya.
Senada dengan Herry, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin memandang, langkah Golkar sebagai bentuk kedisiplinan dan loyalitas terhadap kepemimpinan Prabowo dalam koalisi pemerintahan.
"Saya melihat sikap Partai Golkar ini positif. Mengapa? Karena Pak Prabowo merupakan ketua koalisi, komandan, sekaligus pemimpin koalisi. Tentu akan lebih baik ketika partai-partai koalisi, termasuk Golkar, menyerahkan sepenuhnya kewenangan tersebut kepada Pak Prabowo," ucap dia.
Ujang mengungkapkan, Golkar sebagai salah satu partai besar dalam pemerintahan memiliki peran strategis untuk menjaga keharmonisan koalisi.
Dengan tidak mengajukan kandidat maupun memaksakan kadernya, Golkar dinilai telah memberikan contoh bagaimana partai pendukung pemerintah dapat mengedepankan kepentingan bersama.
"Di situ ada kedisiplinan, ada ketaatan, dan ada loyalitas. Namun, tentu partai-partai koalisi, termasuk Golkar, tetap dipersilakan untuk berdiskusi dengan Pak Prabowo, memberikan masukan, pertimbangan, dan lain sebagainya," tuturnya.
Sebelumnya, politikus Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng menegaskan, partainya tidak mengusulkan nama calon wakil presiden pengganti Gibran. Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo untuk mengajukan dua kandidat yang selanjutnya akan dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“Semua kita serahkan kepada Presiden Prabowo untuk menyampaikan dua nama tersebut," kata Mekeng di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis kemarin, 12 November 2026.
Mekeng juga menegaskan bahwa calon wakil presiden tidak harus berasal dari partai politik anggota koalisi pemerintahan. Dia juga menegaskan, Presiden memiliki keleluasaan untuk mempertimbangkan figur dari kalangan profesional maupun partai politik.
"Mau dari partai, mau dari profesional terserah, terbuka itu," tambah Mekeng.
