Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melihat langsung pelaksanaan program Kecamatan Berdaya di Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jumat, 13 November 2026. (Foto: Dok. Pemprov Jateng)
Program Kecamatan Berdaya yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mulai menunjukkan manfaat bagi masyarakat. Program ini menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan publik sekaligus ruang pemberdayaan perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, hingga pengembangan kewirausahaan pemuda.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi melihat langsung pelaksanaan program tersebut di Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jumat, 13 November 2026.
Juwiring menjadi salah satu kecamatan percontohan karena telah menyediakan berbagai layanan pemberdayaan masyarakat. Di antaranya perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) serta satuan tugas (Satgas) RPPA.
Kecamatan Berdaya membuktikan bahwa kecamatan dapat menjadi basis pengembangan masyarakat sekaligus memperpendek jarak pelayanan pemerintah dengan warga.
Melalui program ini, kecamatan didorong menjadi pusat aktivitas bersama bagi desa-desa di sekitarnya. Anak muda, petani, perempuan, dan anak dapat mengembangkan potensi diri maupun kelompok melalui berbagai kegiatan yang difasilitasi pemerintah.
"Ini yang kami gunakan agar seluruh Provinsi Jawa Tengah mampu mereduksi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Luthfi.
Camat Juwiring, Nindyarini Budi Wardhani menambahkan, perlindungan perempuan dan anak menjadi salah satu layanan yang menonjol. Sebelum RPPA terbentuk, Juwiring telah memiliki inovasi Pusat Layanan Sahabat Perempuan, Anak, dan Disabilitas (Puspa).
Dari total 19 desa di Kecamatan Juwiring, seluruhnya kini telah membentuk RPPA.
"Kami selalu kolaborasi dengan kepala desa, pengusaha, budayawan, dan tokoh agama juga. Setelah ada RPPA Puspa, lebih banyak yang berani speak up tentang permasalahan perempuan dan anak," ujar Nindyarini.
Dia menyebut laporan yang masuk mencakup kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, perundungan, hingga persoalan lansia dan penyandang disabilitas. Tercatat terdapat 10 aduan terkait anak, dua aduan lansia, enam aduan perempuan, dan enam aduan penyandang disabilitas.
Pendampingan juga dilakukan melalui kader paralegal di setiap desa. Permasalahan diupayakan diselesaikan terlebih dahulu di tingkat desa. Jika belum tuntas, penanganan dilanjutkan ke tingkat kecamatan hingga kabupaten.
"Sampai saat ini kami juga masih mendampingi korban, entah itu bullying, kekerasan seksual, eksploitasi, dan lainnya. Kami juga berikan bantuan untuk pemulihan kepercayaan diri," ungkapnya.
Selain pemberdayaan masyarakat, kunjungan Gubernur Ahmad Luthfi juga diisi sejumlah layanan langsung bagi warga. Di Kantor Kecamatan Juwiring digelar cek kesehatan gratis (CKG) yang terintegrasi dengan layanan dokter spesialis keliling (Speling).
Pemerintah juga menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas inflasi daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Luthfi turut menyerahkan sejumlah bantuan, di antaranya Kartu Jateng Ngopeni (Kajen) Tahap IV kepada 260 penerima manfaat senilai Rp600.000, serta bantuan insentif pengajar keagamaan Termin II Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2,77 miliar.
Bantuan lainnya meliputi usaha ekonomi produktif sebesar Rp2,5 juta per orang, sambungan listrik murah bagi 10 penerima senilai total Rp10,69 juta, serta bantuan cadangan pangan berupa satu ton beras untuk 100 keluarga penerima manfaat.
