Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Dok. Kemenko Perekonomian)
Indonesia bersiap menandatangani ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) pada 14 November 2026 di Manila, Filipina. Kesepakatan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat integrasi ekonomi digital 11 negara anggota ASEAN.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan bertolak ke Manila untuk menandatangani perjanjian yang diinisiasi saat Indonesia memegang Keketuaan ASEAN pada 2023 tersebut.
ASEAN DEFA dirancang sebagai kerangka kerja komprehensif untuk menyelaraskan berbagai kebijakan ekonomi digital negara-negara Asia Tenggara. Kesepakatan ini diharapkan memperlancar perdagangan digital lintas negara sekaligus memperkuat posisi ASEAN dalam persaingan ekonomi global.
Potensi ekonomi yang ditawarkan juga tidak kecil. Berdasarkan studi Boston Consulting Group (BCG), implementasi ASEAN DEFA secara komprehensif berpotensi meningkatkan nilai ekonomi digital kawasan dari sekitar 1 triliun Dolar AS menjadi 2 triliun Dolar AS pada 2030.
Indonesia menjadi salah satu pasar utama dalam pertumbuhan ekonomi digital tersebut. Laporan e-Conomy SEA 2025 mencatat nilai transaksi bruto atau Gross Merchandise Value (GMV) ekonomi digital Indonesia mendekati 100 miliar Dolar AS pada 2025, tumbuh sekitar 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Melalui ASEAN DEFA, pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), diharapkan memperoleh akses lebih luas ke pasar regional. Kesepakatan ini juga diarahkan untuk mempermudah transaksi elektronik, memperkuat interoperabilitas sistem pembayaran, serta meningkatkan konektivitas layanan digital lintas negara.
Selain perdagangan, kerja sama tersebut mencakup penguatan perlindungan konsumen, keamanan transaksi, tata kelola arus data lintas batas, serta pengembangan talenta dan inovasi digital.
Bagi Indonesia, kesepakatan ini juga sejalan dengan Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030 dan agenda aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Harmonisasi kebijakan digital ASEAN diharapkan dapat meningkatkan kepastian berusaha, memperkuat infrastruktur digital, mendorong investasi sektor teknologi tinggi, serta mempercepat transformasi digital UMKM.
Setelah ditandatangani seluruh negara anggota, ASEAN DEFA akan mulai berlaku 180 hari setelah tanggal penandatanganan terakhir.
Di tingkat nasional, Indonesia selanjutnya akan menyiapkan proses ratifikasi melalui pembentukan Panitia Antarkementerian untuk membahas instrumen hukum yang diperlukan.
Proses tersebut juga akan mempertimbangkan ketentuan bahwa ASEAN DEFA menggantikan ASEAN Agreement on Electronic Commerce yang sebelumnya telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021.
Dengan kesepakatan ini, Indonesia berharap integrasi ekonomi digital ASEAN tidak hanya memperbesar nilai transaksi kawasan, tetapi juga membuka peluang usaha lebih luas dan meningkatkan daya saing pelaku ekonomi domestik.
