Pelayanan kesehatan masyarakat dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). (Foto: Dok. IDI)
Keberhasilan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak cukup diukur dari jumlah masyarakat yang terdaftar sebagai peserta. Kesetaraan mutu pelayanan, kemudahan akses, hingga kecepatan penanganan pasien menjadi tolok ukur utama.
Hal itu ditegaskan Kepala Bidang Humas Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), DR. dr. Cashtry Meher saat menyoroti peningkatan layanan BPJS Kesehatan, mulai dari kemudahan pendaftaran hingga kesetaraan pelayanan di rumah sakit.
Menurut Cashtry, JKN bukan sekadar instrumen kepesertaan dan pembiayaan, melainkan jaminan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis.
"Esensinya adalah memastikan masyarakat memperoleh perlindungan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari manfaat nyata yang diterima pasien," kata Cashtry dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 13 November 2026.
Ia menilai, kemudahan akses menjadi salah satu aspek penting yang harus terus diperkuat. Peserta BPJS Kesehatan tetap dapat mendaftar langsung di fasilitas kesehatan menggunakan NIK atau KTP, tanpa harus bergantung pada aplikasi Mobile JKN.
Menurutnya, digitalisasi pelayanan memang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi. Namun, penerapannya tidak boleh justru menyulitkan kelompok lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat rentan, maupun pasien penyakit kronis.
"Teknologi seharusnya memperpendek jarak antara masyarakat dan pelayanan kesehatan, bukan menciptakan hambatan baru. Digitalisasi harus mempermudah pasien, tanpa menghilangkan akses langsung bagi mereka yang membutuhkan," ujarnya.
Cashtry juga mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto agar rumah sakit tidak membedakan pelayanan antara pasien BPJS Kesehatan dan pasien umum, termasuk dalam hal waktu antrean.
Dia menegaskan, status kepesertaan tidak boleh menjadi alasan untuk membedakan mutu maupun sikap pelayanan. Penanganan pasien harus didasarkan pada kebutuhan medis dan standar profesi.
"Pasien datang ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, bukan untuk dinilai berdasarkan cara pembiayaannya. Kesetaraan pelayanan harus menjadi budaya di seluruh fasilitas kesehatan," tegasnya.
Di sisi lain, perluasan akses JKN harus dibarengi penguatan kapasitas fasilitas kesehatan. Ketersediaan dokter, tenaga kesehatan, tempat tidur, alat kesehatan, obat-obatan, hingga efektivitas sistem rujukan perlu menjadi perhatian.
Cashtry mengingatkan, mekanisme rujukan juga perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan hambatan administratif maupun keterlambatan penanganan yang tidak diperlukan.
Persoalan pembiayaan turut menjadi sorotan. Pada 2027, anggaran program prioritas transformasi kesehatan tercatat Rp115,9 triliun, turun dibandingkan alokasi Rp128,6 triliun pada 2026.
Sementara itu, pagu belanja pusat Kementerian Kesehatan yang disetujui Komisi IX DPR sekitar Rp102,12 triliun. Kemenkes juga mengusulkan tambahan anggaran Rp28,36 triliun untuk mendukung sejumlah kebutuhan, termasuk pelayanan kesehatan lanjutan, revitalisasi rumah sakit, obat, dan vaksin.
Meski demikian, Cashtry mengingatkan agar perubahan alokasi anggaran tidak serta-merta dikaitkan dengan persoalan antrean maupun akses pelayanan. Evaluasi harus mempertimbangkan distribusi anggaran, pembiayaan fasilitas kesehatan, kapasitas layanan, serta perkembangan kebutuhan masyarakat.
"Pembiayaan kesehatan harus dilihat sebagai investasi untuk menjaga keberlangsungan pelayanan. Setiap alokasi anggaran perlu mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan memperkuat kapasitas fasilitas kesehatan," jelasnya.
Ia menekankan, peningkatan kualitas JKN membutuhkan sinergi BPJS Kesehatan, pemerintah, fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan organisasi profesi.
"Sistem kesehatan yang baik bukan hanya sistem yang mampu menerima banyak peserta, tetapi sistem yang mampu memastikan setiap pasien memperoleh pelayanan yang dibutuhkan, pada waktu yang dibutuhkan. Di situlah sesungguhnya kualitas JKN diuji," pungkas Cashtry.
