Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah (Foto: Kemlu RI)
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengimbau masyarakat Indonesia agar lebih berhati-hati terhadap tawaran perjodohan atau perkawinan dengan warga negara asing (WNA) yang menjanjikan mahar maupun keuntungan finansial dalam jumlah besar.
Tawaran semacam itu berpotensi menjadi modus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok pengantin pesanan.
Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah Polri yang berhasil mengungkap praktik TPPO dengan modus pengantin pesanan yang melibatkan sejumlah WNI ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
"Kementerian Luar Negeri mendukung proses penegakan hukum terhadap para pelaku dan berharap agar pihak-pihak yang terbukti terlibat dapat dijatuhi hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Heni dalam pernyataan tertulis, Jumat, 30 November 2026.
Heni menjelaskan, berdasarkan sejumlah kasus pengantin pesanan yang ditangani Kemlu, para WNI umumnya terjerat karena tergiur janji kehidupan ekonomi yang lebih baik setelah menikah dengan WNA.
Iming-iming tersebut biasanya disertai tawaran uang mahar dalam jumlah besar sehingga membuat calon korban tertarik menerima perjodohan.
Selain faktor ekonomi, terdapat pula pemahaman keliru bahwa perkawinan dengan WNA hanya bersifat informal seperti nikah siri. Padahal, perkawinan tersebut dapat dilangsungkan secara resmi dan dicatatkan secara sipil di negara setempat sehingga menimbulkan konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak.
Bahkan, apabila ingin mengakhiri perkawinan, proses perceraian harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut.
Kemlu juga menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak para korban TPPO, termasuk restitusi sesuai ketentuan perundang-undangan, pendampingan, serta pemulihan psikologis untuk membantu mengatasi trauma yang dialami.
"Kementerian Luar Negeri mengimbau masyarakat agar senantiasa berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan terhadap tawaran perjodohan atau perkawinan dengan WNA, terutama yang menjanjikan mahar atau keuntungan finansial dalam jumlah besar dan penggunaan dokumen yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya," tegasnya.
Masyarakat pun diminta memastikan latar belakang calon pasangan dan legalitas perkawinan melalui instansi berwenang sebelum mengambil keputusan, serta menghindari penggunaan dokumen yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri sebelumnya mengungkap dugaan TPPO bermodus pengantin pesanan ke China yang melibatkan tiga perempuan asal Indonesia berinisial HA, MM, dan MA.
Kasubdit III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri, Kombes Yolanda Evalyn, mengungkapkan para korban dijanjikan mahar Rp20 juta hingga Rp25 juta serta uang bulanan Rp4 juta sampai Rp5 juta setelah tiba di China.
Dalam perkara tersebut, polisi menetapkan tiga tersangka berinisial YB, RMM, dan FC alias IA.
