Ketua MPR RI Ahmad Muzani. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menggelar rapat gabungan (ragab) bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD untuk membahas mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden setelah menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, rapat gabungan tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat pimpinan (Rapim) MPR yang telah digelar sehari sebelumnya.
“Hasil rapim adalah kita harus menyelenggarakan rapat gabungan MPR yang diikuti oleh pimpinan fraksi MPR, kelompok DPD, dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat,” kata Muzani di Gedung MPR RI, Jakarta, Jumat, 13 November 2026.
Muzani menjelaskan, ada empat agenda utama yang akan dibahas dalam rapat gabungan tersebut. Pertama, menentukan jadwal rapat paripurna MPR dengan agenda pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran.
Agenda kedua adalah meminta persetujuan agar pimpinan MPR menyurati Presiden untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden beserta dokumen persyaratannya.
“Rapat gabungan akan meminta persetujuan agar pimpinan MPR menyurati Presiden untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden yang akan diajukan oleh Presiden beserta dengan syarat-syaratnya,” jelas Muzani.
Ia menambahkan, Presiden memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat dari MPR untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden. Adapun waktu pengiriman surat tersebut akan diputuskan dalam rapat gabungan.
Agenda ketiga, MPR akan membentuk tim verifikasi yang beranggotakan lima persen dari seluruh anggota MPR atau sekitar 36 orang. Tim tersebut bertugas memeriksa seluruh dokumen dan persyaratan calon Wakil Presiden yang diajukan Presiden.
“Tim verifikasi ini bertugas untuk memverifikasi semua dokumen dan syarat bagi calon wakil presiden yang namanya diajukan oleh Presiden,” ungkapnya.
Selanjutnya, rapat gabungan juga akan membentuk tim ad hoc untuk mempersiapkan ketetapan MPR mengenai pengangkatan Wakil Presiden terpilih dalam rapat paripurna.
Muzani menyebut, MPR memiliki waktu 60 hari untuk menyelesaikan proses pengisian jabatan Wakil Presiden. Namun, pimpinan MPR mengupayakan agar proses tersebut dapat diselesaikan lebih cepat.
Karena itu, MPR ingin segera menuntaskan proses pengisian jabatan tersebut agar kekosongan kursi Wakil Presiden tidak berlangsung terlalu lama.
“Sehingga kami ingin menyelesaikan kekosongan ini lebih cepat supaya kekosongan ini tidak terlalu lama,” pungkasnya.
