Jurubicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: RMOL)
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memeriksa dua pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait kerugian keuangan negara di sektor cukai yang melibatkan PT Djarum.
Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan perdana terhadap dua saksi, yakni Salisa Asmoaji selaku Pelaksana pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan Kantor Pusat Bea Cukai serta Akhmad Zulfan Rosadi selaku Pelaksana Pemeriksa Seksi Bea Cukai Subdit Intelijen pada Kamis, 12 November 2026 tersebut dilakukan untuk mendalami pengetahuan mereka mengenai pemeriksaan yang dilakukan DJBC terhadap hubungan PT Djarum dengan sejumlah perusahaan yang terafiliasi.
"Penyidik mendalami keterangan dari para saksi soal pengetahuannya berkaitan dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai berkaitan dengan hubungan antara PT Djarum dengan beberapa perusahaan lainnya yang terafiliasi," kata Budi kepada wartawan, Jumat, 13 November 2026.
Menurut Budi, pendalaman tersebut berkaitan dengan standar tarif cukai yang seharusnya dikenakan kepada PT Djarum maupun perusahaan-perusahaan terafiliasi.
KPK menduga terdapat penyimpangan dalam tata kelola cukai yang berdampak pada kerugian keuangan negara.
"Dengan adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan pada tata kelola cukai tersebut, ada kerugian keuangan negara yang ditimbulkan," ujarnya.
Budi menegaskan, pemeriksaan terhadap dua saksi tersebut masih merupakan tahap awal penyidikan. Tim penyidik akan terus mendalami keterangan saksi-saksi lain sekaligus mengonfirmasi barang bukti yang telah diamankan dalam rangkaian penggeledahan.
"Tentu nanti penyidik juga masih akan terus melakukan pendalaman kepada saksi-saksi lain termasuk untuk mengonfirmasi sejumlah barang bukti yang diamankan pada saat kegiatan penggeledahan, baik yang ditemukan dan disita dari PT Djarum ataupun perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dan juga yang ditemukan di kantor Bea Cukai, baik Kudus, Semarang, ataupun Kanwil Jawa Tengah," pungkas Budi.
Dalam pengusutan perkara ini, KPK telah menggeledah kantor Bea Cukai Kudus, kantor pusat PT Djarum di Kudus, serta enam perusahaan yang diduga terafiliasi dengan perusahaan rokok tersebut. Penyidik juga menggeledah Kantor Bea Cukai Semarang dan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah.
Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik (BBE), serta mengamankan uang dari kantor Bea Cukai Semarang dan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah.
Pengusutan dugaan korupsi cukai rokok ini berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru yang diterbitkan KPK pada awal Oktober 2026. Sprindik tersebut masih bersifat umum karena penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan mendalami peran pihak-pihak terkait.
Pengembangan penyidikan ini berasal dari perkara pokok yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan DJBC, Kementerian Keuangan.
Dalam perkara pokok, KPK mengusut dua kluster, yakni dugaan suap terkait importasi barang dan dugaan penerimaan lainnya atau gratifikasi yang diduga berasal dari proses kepabeanan maupun cukai.
Salah satu pengembangan sebelumnya menetapkan Gatot Heroe Hernanda sebagai tersangka. Gatot ditahan pada 26 Agustus 2026 dalam kapasitasnya sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat P2 DJBC terkait kepabeanan periode 2025-2026.
Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, Gatot diduga menerima uang sebesar Rp3,25 miliar dari total setoran Rp61,9 miliar yang diberikan pemilik Blueray Cargo, John Field, kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai selama Juli 2025 hingga Januari 2026.
Sementara itu, pengembangan penyidikan lainnya menjerat Ahmad Dedi alias Dedi Congor, mantan pejabat DJBC. Ia ditetapkan sebagai tersangka pada September 2026 karena diduga menerima aliran uang dari John Field sebesar Rp30 miliar melalui ajudannya bernama Alex.
