Pergantian Wakil Presiden dinilai tidak akan membawa perubahan signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Sebab, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, posisi Wapres hanya membantu Presiden dalam menjalankan kewajibannya.
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan, kepala pemerintahan tetap berada di tangan Presiden. Karena itu, siapa pun sosok yang nantinya mengisi kursi Wapres tidak serta-merta mengubah arah kekuasaan maupun kebijakan pemerintahan.
"Wakil presiden baru tidak akan mengubah hidup warga. Secara konstitusional, wapres membantu presiden dalam melaksanakan kewajibannya. Kepala pemerintahan adalah presiden," kata Bivitri lewat akun X miliknya, Jumat, 13 November 2026.
Bivitri bahkan melihat pergantian Wapres berpotensi semakin menguatkan karakter politik komando karena tidak ada lagi sosok yang bisa menjadi pengganjal bagi Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, kekuasaan Prabowo saat ini sudah sangat kuat. Ia menyoroti posisi TNI yang semakin kuat dan hadir di berbagai sektor, Polri yang disebut telah dibersihkan, penguatan oligarki hingga penegakan hukum yang dinilainya menjadi senjata politik.
Bivitri menegaskan bukan berarti jabatan Wapres tidak memiliki fungsi penting. Dalam praktik pemerintahan, Presiden biasanya memberikan penugasan khusus kepada wakilnya.
Ia mencontohkan peran Jusuf Kalla dan Boediono yang mendapatkan tugas khusus selama mendampingi presiden.
Namun, menurut Bivitri, Prabowo tidak memberikan peran khusus kepada Gibran Rakabuming Raka selama dua tahun pemerintahan berjalan.
"Prabowo tidak memberi Gibran peran. Ya mungkin karena dari awal buat memenangkan kursi saja," ujarnya.
Bivitri menilai pola kepemimpinan Prabowo selama ini cenderung terpusat pada satu orang. Orang-orang di sekeliling Presiden, menurutnya, lebih dibutuhkan untuk memberikan justifikasi dan konsultasi agar keinginan Presiden berjalan lancar, bukan menjalankan fungsi pengawasan dan keseimbangan kekuasaan.
"Jadi, jangan mikir satu orang wapres bakal mengubah gurita kekuasaan ini," tegasnya.
Lebih jauh, Bivitri berpandangan dinamika penggantian Wapres pada akhirnya hanya berkaitan dengan kompetisi antarelite politik. Karena itu, masyarakat diminta tidak menggantungkan harapan pada pergantian figur di lingkaran kekuasaan.
Ia mengingatkan masyarakat agar bersiap menghadapi kemungkinan semakin kuatnya tekanan terhadap kritik dan penggunaan hukum sebagai instrumen politik.
"Stop berharap pada elite kekuasaan. Kita yang harus organisir diri untuk bertahan dan melawan," pungkasnya.
