Pemerintah Tarik Utang Rp629,3 Triliun hingga Oktober 2026

Pemerintah telah merealisasikan pembiayaan utang sebesar Rp629,3 triliun hingga akhir Oktober 2026. Jumlah tersebut setara 75,6 persen dari target pembiayaan utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang ditetapkan sebesar Rp832,2 triliun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, realisasi tersebut berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) maupun pinjaman.

“Pembiayaan utang neto telah dilakukan Rp629,3 triliun dari target APBN Rp832,2 triliun,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat, 13 November 2026.

Ia merinci, penerbitan SBN menyumbang Rp586,1 triliun atau 73,3 persen dari target Rp799,5 triliun. Sementara itu, realisasi pembiayaan melalui pinjaman mencapai Rp43,2 triliun.

Suahasil menegaskan, pemerintah mengatur strategi pembiayaan utang dengan mempertimbangkan kebutuhan kas negara dan perkembangan pasar keuangan. Langkah tersebut bertujuan memperoleh pembiayaan dengan biaya seminimal mungkin.

"Pengadaan utang terjaga on track disesuaikan dengan kebutuhan kas. Betul-betul kita pilih timing baik. Timing yang betul-betul yang memberikan dampak biaya yang seminimal mungkin," tegasnya.

Sebagai perbandingan, pada periode yang sama tahun 2025, realisasi pembiayaan utang mencapai Rp570,6 triliun atau 73,6 persen dari target tahunan sebesar Rp775,9 triliun.

Jumlah tersebut terdiri dari penerbitan SBN sebesar Rp538,7 triliun dan pembiayaan melalui pinjaman sebesar Rp32,1 triliun.

Pemerintah memastikan pengelolaan pembiayaan utang tetap dilakukan secara prudent dan terukur dengan memperhatikan dinamika pasar keuangan.

Selain itu, strategi active cash and debt management diterapkan untuk mengantisipasi perubahan kondisi pasar, menjaga ketersediaan likuiditas, serta memastikan kebutuhan pembiayaan negara tetap terpenuhi.