Isu Penyadapan Prabowo dan Mundurnya Gibran Jangan Ganggu Stabilitas Ekonomi

Pemerintah diminta tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah mencuatnya dua isu besar politik dalam negeri. 

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Tommy Kurniawan, membeberkan dua isu yang dimaksud adalah dinamika menyusul dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

“Dinamika politik tentu menjadi perhatian, tetapi jangan sampai menyita perhatian pemerintah dari agenda utama menjaga perekonomian. Pemerintah harus memastikan stabilitas nasional tetap terjaga sehingga aktivitas ekonomi, dunia usaha, dan investasi dapat berjalan normal,” ujar pria yang akrab disapa Tomkur tersebut di Jakarta, Jumat, 13 November 2026.

Tommy menilai stabilitas politik dan ketahanan ekonomi memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam memengaruhi sentimen pelaku pasar. 

Ketidakpastian politik yang dibiarkan berlarut-larut berisiko menurunkan kepercayaan investor serta menunda rencana ekspansi dunia usaha dalam menciptakan lapangan kerja baru.

“Investor tidak hanya melihat potensi keuntungan ekonomi, melainkan juga mempertimbangkan stabilitas pemerintahan, keamanan, dan kepastian regulasi. Pemerintah perlu memberikan kepastian bahwa dinamika politik tidak akan mengganggu arah kebijakan ekonomi maupun keberlanjutan pembangunan,” tegasnya.

Ketua Umum Dewan Koordinasi Nasional (DKN) Garda Bangsa itu mengingatkan pemerintah bahwa penjagaan stabilitas ekonomi tidak cukup hanya diukur melalui angka indikator makroekonomi semata. Pergerakan aktivitas sektor riil, kelancaran distribusi barang, serta terjaganya daya beli masyarakat luas dituntut menjadi prioritas utama dalam merespons gejolak situasi nasional.

“Pemerintah tidak boleh hanya menjaga kepercayaan investor, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap kondisi perekonomian. Jangan sampai dinamika politik berdampak pada dunia usaha, menghambat investasi, dan pada akhirnya mengganggu pertumbuhan ekonomi,” kata Tommy.

Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang sejauh ini dinilai masih mampu mengendalikan situasi keamanan dan kondusivitas nasional di tengah memanasnya suhu politik. Komunikasi publik yang terukur dari para menteri bidang perekonomian serta penyelesaian polemik politik melalui jalur konstitusional menjadi kunci meredam spekulasi pasar keuangan.

“Pemerintah harus menunjukkan bahwa Indonesia tetap stabil, aman, dan memiliki kepastian hukum melalui koordinasi antarlembaga yang solid. Jangan sampai ketidakpastian politik berkembang menjadi ketidakpastian ekonomi,” ucapnya.

Tommy meminta otoritas fiskal dan moneter, termasuk Kementerian Keuangan serta Bank Indonesia, untuk terus memperkuat sinergi guna mengantisipasi fluktuasi nilai tukar rupiah maupun pergerakan pasar modal. Kesiapan instrumen mitigasi risiko ekonomi dipandang sangat krusial demi melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari dampak gejolak eksternal maupun internal.

“Sinergi kebijakan fiskal dan moneter harus terus diperkuat agar fundamental ekonomi kita tetap kokoh menghadapi tekanan. Perlindungan terhadap daya beli rakyat kecil dan keberlangsungan usaha UMKM harus menjadi fokus utama,” pungkasnya.