Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan pemberian kickback atau uang imbalan dari pihak swasta kepada oknum di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terjadi berulang kali.
Pemberian uang tersebut diduga berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa untuk penanggulangan bencana yang menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) melalui mekanisme penunjukan langsung.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik pekan ini memeriksa sejumlah saksi dari internal BNPB maupun pihak swasta. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami proses pengadaan serta dugaan aliran kickback dalam proyek-proyek tersebut.
"Karena memang proyek penanggulangan bencana ini cukup banyak dan juga ada di beberapa lokasi menggunakan metode penunjukan langsung dari dana siap pakai, termasuk juga kickbacknya juga diduga berulang kali, tidak hanya 1-2 kali diberikan oleh pihak swasta kepada oknum di BNPB tapi sudah beberapa kali dilakukan," kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 13 November 2026.
Menurut Budi, saksi dari internal BNPB dimintai keterangan mengenai proses pengadaan barang dan jasa, termasuk mekanisme penunjukan langsung kepada vendor atau pihak swasta yang mengerjakan proyek penanggulangan bencana.
Proyek-proyek tersebut mencakup penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bencana hidrometeorologi, serta jenis bencana lainnya yang dibiayai menggunakan DSP.
"Karena memang penggunaan DSP ini secara khusus memang bisa menggunakan metode penunjukan langsung karena memang sifat kedaruratan. Tapi kemudian kekhususan itu yang kemudian disalahgunakan oleh para pihak untuk kemudian terjadi dugaan benturan kepentingan pada proses penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa tersebut," ujar Budi.
Adapun saksi dari kalangan swasta dimintai keterangan terkait proyek yang mereka kerjakan, termasuk dugaan pemberian kickback kepada oknum BNPB.
Budi mengatakan penyidik masih perlu mendalami perkara tersebut untuk memastikan jumlah proyek yang dikerjakan pihak swasta sekaligus menghitung total dugaan uang imbalan yang diberikan.
"Sehingga ini butuh pendalaman lebih lanjut untuk menghitung secara presisi ya jumlah dari proyek-proyek yang dikerjakan para pihak swasta dan juga kickbacknya," pungkas Budi.
Dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa, 13 Oktober 2026, tim KPK mengamankan 15 orang di Jakarta. Setelah melakukan pemeriksaan dan gelar perkara, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka.
Mereka adalah Bima Setiawan, tenaga ahli Kepala BNPB sekaligus adik mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto; Richard Erlangga, tenaga ahli Kepala BNPB saat itu; Gabriel Purwaka Sigit, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); serta dua pihak swasta, Syifa Nrika Ghifarian dan Gery Prasetiawan.
KPK membagi perkara tersebut ke dalam dua klaster, yakni dugaan konflik kepentingan dan dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa yang menggunakan DSP.
Pada klaster konflik kepentingan, KPK menduga sejumlah perusahaan penyedia barang dan jasa yang menjadi mitra BNPB terafiliasi dengan Bima Setiawan. Pengadaan melalui mekanisme penunjukan langsung itu berlangsung selama periode 2024-2026 dengan nilai keseluruhan sekitar Rp148 miliar.
Secara terperinci, nilai pengadaan pada 2024 mencapai Rp45,76 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp52,27 miliar pada 2025. Sementara pada 2026, nilainya mencapai Rp50 miliar.
KPK menduga dana yang mengalir ke perusahaan-perusahaan terafiliasi dengan Bima digunakan untuk kepentingan pribadi. Salah satunya diduga melalui pembelian saham PT Medela Potentia oleh PT Alfa Veritas Energizer.
Kepemilikan saham tersebut mencapai 150,4 juta lembar atau setara 1,07 persen, dengan nilai sekitar Rp30,98 miliar berdasarkan harga saham per 13 Oktober 2026 sebesar Rp206 per lembar.
Sementara pada klaster suap, KPK menduga Richard Erlangga meminta imbalan kepada penyedia barang dan jasa agar mereka memperoleh paket pengadaan BNPB pada 2026. Salah satu perusahaan yang disebut menyanggupi permintaan tersebut adalah PT Trans Lintas Selaras.
Pada periode Januari-September 2026, Richard diduga menerima uang melalui perantara dari Direktur PT Trans Lintas Selaras, Gery Prasetiawan, dengan total Rp2,38 miliar. Dalam periode yang sama, Gery juga diduga menyerahkan uang sebesar Rp140 juta kepada Gabriel Purwaka Sigit.
Dalam OTT tersebut, KPK turut mengamankan barang bukti dengan nilai keseluruhan sekitar Rp5,47 miliar. Barang bukti itu terdiri dari uang tunai Rp3,35 miliar, 7.500 Dolar AS, 9.000 Dolar Singapura, emas sebanyak 56 keping dengan berat 133 gram senilai Rp315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta, serta aset kripto senilai Rp1,10 miliar.
KPK menahan kelima tersangka selama 20 hari pertama, terhitung sejak 14 Oktober hingga 2 November 2026, di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Sebagai informasi, DSP merupakan dana yang disiapkan pemerintah untuk kebutuhan penanganan bencana dalam kondisi darurat dan termasuk dalam struktur anggaran BNPB. Dalam situasi tersebut, pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan melalui penunjukan langsung untuk mempercepat penanganan.
Namun, KPK menduga mekanisme khusus tersebut disalahgunakan oleh sejumlah pihak sehingga memunculkan dugaan konflik kepentingan dan praktik suap dalam proyek pengadaan di lingkungan BNPB.
