Anggota Ombudsman RI, Radian Syam. (Foto: Humas Ombudsman RI)
Ombudsman Republik Indonesia (RI) mencatat sebanyak 1.790 laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi dalam proses seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) sepanjang 2022 hingga 12 November 2026.
Anggota Ombudsman RI, Radian Syam mengatakan, persoalan seleksi CASN menjadi salah satu substansi yang paling banyak dilaporkan masyarakat. Bentuk maladministrasi yang paling sering ditemukan adalah penundaan berlarut dan penyimpangan prosedur.
"Seleksi CASN menjadi substansi yang paling banyak dilaporkan, dengan penundaan berlarut dan penyimpangan prosedur sebagai bentuk maladministrasi yang paling sering ditemukan," ujar Radian dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Kamis kemarin, 12 November 2026.
Berdasarkan data Ombudsman per 12 November 2026, dari total 1.790 laporan tersebut, sebanyak 1.098 laporan berasal dari penyelenggaraan seleksi di lingkungan pemerintah kabupaten dan kota.
Adapun berdasarkan tahun penerimaan, Ombudsman mencatat 280 laporan pada 2022, sebanyak 275 laporan pada 2023, meningkat menjadi 610 laporan pada 2024, kemudian 534 laporan pada 2025, dan 91 laporan pada 2026 yang masih berjalan.
Radian menjelaskan, terdapat sejumlah titik rawan maladministrasi dalam proses rekrutmen CASN. Persoalan dapat muncul sejak tahap penetapan formasi, terutama ketika formasi yang dibuka tidak sesuai dengan kebutuhan instansi maupun adanya perbedaan penafsiran terhadap kualifikasi pendidikan.
Pada tahap pengumuman dan pendaftaran, persoalan yang berpotensi muncul di antaranya persyaratan yang rumit dan multitafsir hingga gangguan sistem pendaftaran.
Sementara dalam seleksi administrasi dan masa sanggah, Ombudsman menyoroti proses verifikasi yang tidak seragam serta sanggahan peserta yang tidak dijawab tepat waktu.
Persoalan juga berpotensi terjadi pada tahap seleksi kompetensi, khususnya pelaksanaan tes non-Computer Assisted Test (CAT) yang kurang transparan, termasuk penggunaan perangkat dan fasilitas ujian yang tidak memenuhi standar.
Adapun pada tahap pengumuman hasil dan pemberkasan, perubahan jadwal secara mendadak serta indikasi campur tangan pihak lain menjadi sejumlah hal yang perlu diwaspadai.
Bahkan, pada tahap penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan pengangkatan, penundaan berlarut dapat menghambat peserta yang telah dinyatakan lolos seleksi untuk memperoleh status kepegawaiannya.
Selain itu, Ombudsman menemukan sejumlah persoalan yang terus berulang, seperti perubahan jadwal seleksi, perbedaan pemahaman verifikator dalam menerjemahkan regulasi, serta perubahan kebijakan ketika proses seleksi sedang berlangsung.
Layanan pengaduan juga menjadi perhatian. Ombudsman mencatat masih adanya penundaan dalam menindaklanjuti laporan peserta serta layanan helpdesk tingkat nasional yang belum mampu memberikan solusi atas pengaduan masyarakat.
"Rekrutmen CASN adalah pintu masuk kualitas pelayanan publik. Jika prosesnya bermasalah sejak awal, masyarakat yang akan menanggung akibatnya," tegas Radian.
Menurutnya, pengawasan terhadap rekrutmen CASN semakin mendesak mengingat pemerintah menargetkan pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 pada akhir November dengan perkiraan sekitar 150 ribu formasi.
Selain itu, terdapat rencana pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.
Untuk mencegah terulangnya persoalan serupa, Ombudsman mendorong penguatan koordinasi kebijakan, pemantauan regulasi secara berkala, serta peningkatan kolaborasi antarlembaga penyelenggara seleksi.
Ombudsman juga mengimbau peserta seleksi dan masyarakat yang menemukan dugaan maladministrasi agar terlebih dahulu menyampaikan keberatan atau pengaduan kepada instansi penyelenggara.
Apabila tidak memperoleh penyelesaian yang patut, masyarakat dapat melaporkannya kepada Ombudsman RI secara gratis melalui Call Center 137, WhatsApp 0821-3737-3737, atau situs resmi www.ombudsman.go.id.
"Untuk memudahkan akses pengaduan, Ombudsman RI juga akan membuka Posko Pengaduan Rekrutmen CASN di Kantor Pusat dan 34 Kantor Perwakilan Ombudsman RI di seluruh provinsi," demikian Radian menutup.
