Janji Meleset, DIM RUU Migas Mandek di Kementerian ESDM

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) belum juga diserahkan pemerintah kepada DPR. Padahal, masa sidang DPR telah dibuka sejak 9 November 2026.

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Marcus Mekeng mengatakan, DPR masih menunggu pemerintah menuntaskan dan menyerahkan DIM tersebut sebagai dasar pembahasan revisi UU Migas.

“Belum, DIM-nya masih ada di pemerintah. Kan kami sih saat ini menunggu,” kata Mekeng kepada RMOL di Kompleks Parlemen, dikutip Jumat, 13 November 2026.

Ia menegaskan, DPR belum dapat memulai pembahasan sebelum DIM diserahkan pemerintah. Menurutnya, tugas DPR menyusun RUU telah selesai, sehingga tahapan selanjutnya bergantung pada kesiapan pemerintah.

“Kalau DIM-nya sudah masuk ke DPR ya kita bahas. Itu kan ada batas waktunya,” ujarnya.

Mekeng menjelaskan, setelah DIM diserahkan, DPR dan pemerintah akan membahas berbagai usulan yang diajukan masing-masing pihak. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menerima, mengubah, atau menyetujui sebagian usulan DPR.

“Bisa diterima inisiatif kita semua, bisa diganti semua, bisa setengahnya ya mereka. Baru nanti dibawa ke DPR, baru kita di dalam panjang berargumentasi untuk masing-masing punya usulan,” jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan DIM RUU Migas rampung pada 22 Oktober 2026. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung saat itu menyebut pemerintah masih mengonsolidasikan penyusunan DIM bersama kementerian dan lembaga terkait.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 16 Oktober 2026 juga menyatakan penyusunan DIM telah mencapai sekitar 80 hingga 90 persen. 

Mekeng pun menilai sisa pekerjaan sebesar 10 persen masih cukup besar dan menjadi bagian yang harus dituntaskan pemerintah sebelum pembahasan di DPR berjalan.

“Belum. Masih ada 10 persen, masih banyak,” tandasnya.