Berita

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Website ikpi.or.id)

Hukum

KPK: Putusan 4 Terdakwa Kuatkan Dugaan Penerimaan Suap Djaka Budhi

JUMAT, 13 NOVEMBER 2026 | 09:10 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut putusan terhadap empat terdakwa perkara suap pengurusan importasi barang yang melibatkan pemilik Blueray Cargo, John Field, menguatkan dugaan penerimaan uang suap oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama.

Jaksa KPK, Moch Takdir Suhan mengatakan, pertimbangan Majelis Hakim menunjukkan bahwa uang suap sebesar Rp61,7 miliar dari John Field dan pihak lainnya telah mengalir kepada sejumlah pihak sebagaimana tercatat dalam catatan keuangan "Sales 2" Blueray.

Salah satunya, kode BC1 yang merujuk pada Djaka Budhi Utama. Dalam catatan tersebut, Djaka disebut menerima Rp3 miliar setiap bulan.


"Yang kami cermati, ada beberapa pertimbangan dari Majelis Hakim terkait total uang suap sebesar Rp61,7 Miliar dari Jhon Field dkk telah sampai pada para pihak yang disebutkan dalam catatan keuangan 'Sales 2' Blueray, di antaranya kode BC1 (Djaka Budhi Utama) yang tiap bulannya menerima Rp3 Miliar. Hal ini tentu menguatkan seluruh Analisa Tim JPU selama proses pembuktian persidangan, baik ketika persidangan Jhon Field dkk termasuk persidangan Rizal dkk," kata Takdir kepada RMOL, Jumat, 13 November 2026.

Takdir juga menyebut Majelis Hakim sependapat bahwa uang suap dari John Field yang dikumpulkan Aditya dan Salisa, di antaranya digunakan untuk kebutuhan operasional Djaka Budhi Utama yang meminta Rp500 juta setiap bulan.

"Majelis Hakim pun, juga sependapat bahwa uang suap dari Jhon Field yang dikumpulkan oleh Aditya dan Salisa, di wntaranya dipergunakan untuk kebutuhan operasional dari Djaka Budhi Utama yang meminta Rp500 juta setiap bulannya," ungkap Takdir.

Menurut Takdir, empat putusan tersebut meliputi perkara John Field yang telah berkekuatan hukum tetap, serta putusan terhadap Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan. Putusan-putusan itu dinilai semakin menguatkan penerimaan uang suap oleh pejabat Bea Cukai, termasuk Djaka Budhi Utama dan pejabat lain di Direktorat P2 Bea Cukai.

"Dengan adanya 4 putusan Majelis Hakim ini yaitu putusan Jhon Field yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk putusan Rizal, Sisprian Subiaksono dan Orlando Hamonangan semakin menguatkan penerimaan uang suap oleh para pejabat di Bea Cukai diantaranya oleh Djaka Budhi Utama dan para pejabat lain di Direktorat P2 Bea Cukai," jelasnya.

Takdir berharap seluruh pihak yang menerima uang suap dari John Field sebagaimana disebutkan dalam putusan Majelis Hakim dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

"Dan harapan kami, langkah lanjutan atas putusan ini agar semua pihak yang menerima uang suap dari Jhon Field sebagaimana yang disebutkan dalam putusan Majelis Hakim dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," pungkas Takdir.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah membacakan putusan beberapa terdakwa pada Kamis, 12 November 2026.

Yakni terhadap terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) periode 2024-Januari 2026. Rizal divonis pidana penjara selama 9 tahun dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan. Selain itu, Rizal juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp15,7 miliar, jika tidak dibayar maka harta bendanya disita subsider 2 tahun kurungan.

Sedangkan terdakwa Sisprian Subiaksono selaku Kepala Subdirektorat Intelijen P2 DJBC, divonis pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan. Sisprian juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp7,4 miliar, 150 ribu dolar Singapura dan 10.000 dolar Amerika Serikat (AS), jika tidak bayar maka harta bendanya disita dan diganti pidana penjara selama 2 tahun.

Selanjutnya terdakwa Orlando Hamonangan selaku Kepala Seksi Intelijen DJBC divonis 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan. Orlando juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp5,56 miliar, jika tidak dibayar maka harta bendanya disita atau diganti pidana penjara selama 1 tahun.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Nobel Ekonomi untuk Bung Hatta

Jumat, 13 November 2026 | 04:16

Menyaksikan Latopsfib TNI

Jumat, 13 November 2026 | 03:43

Jejak Pangeran Sriwijaya dalam Sejarah dan Identitas Singapura

Jumat, 13 November 2026 | 03:13

TelkomGroup Siapkan Infrastruktur Data Center Menuju Kedaulatan AI Indonesia

Jumat, 13 November 2026 | 02:45

Sebelas Tokoh Masuk Radar Pengganti Gibran, Harapan Rakyat Hanya Satu

Jumat, 13 November 2026 | 02:19

Mabes Polri: Sosok TK dalam Kasus Penyadapan Ilegal Berpangkat Brigjen

Jumat, 13 November 2026 | 01:53

Tokoh Masyarakat Ungkap Kerugian Raibnya Tanah Desa di Bekasi, Segini Besarnya

Jumat, 13 November 2026 | 01:28

Nama TK Ikut Terseret di Kasus Penyadapan Listyo Sigit Dkk

Jumat, 13 November 2026 | 01:15

DRX Token Perkuat Pengembangan Ekosistem Web3

Jumat, 13 November 2026 | 00:50

Tak Mau jadi Penonton Pemilu, Hanura Rapatkan Barisan di Papua Tengah

Jumat, 13 November 2026 | 00:26

Selengkapnya