Presiden Prabowo Subianto dan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono. (Foto: Istimewa)
Presiden Prabowo Subianto didesak untuk segera mengevaluasi Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono terkait penggunaan influencer dengan biaya fantastis yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal itu disampaikan Ketua Umum Gerakan Muda (Gema) Nasional, Eko Saputra di tengah masih maraknya kesulitan nelayan dan kehidupan masyarakat pesisir.
Menurut Eko, hal tersebut merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sebagai pelanggaran administratif biasa.
"APBN adalah uang rakyat, bukan uang pribadi pejabat, bukan pula anggaran untuk membangun pasukan pembela kekuasaan di media sosial. Jangan sampai uang rakyat justru digunakan untuk membayar influencer demi memoles citra pejabat dan menyerang masyarakat yang kritis terhadap pemerintah," tegas Eko dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis malam, 12 November 2026.
Lanjut dia, KKP seharusnya memprioritaskan anggaran negara untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, memperkuat sektor perikanan, menjaga kedaulatan laut, serta menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir.
“Bukan justru muncul dugaan penggunaan anggaran negara untuk aktivitas komunikasi politik yang berpotensi menyimpang dari kepentingan publik,” ungkapnya.
Gema Nasional meminta Presiden Prabowo tidak bersikap pasif dan segera memerintahkan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran komunikasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Eko juga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan anggaran negara.
"Jangan sampai pemerintah berbicara tentang efisiensi anggaran, sementara di sisi lain muncul dugaan uang rakyat digunakan untuk kepentingan pencitraan pejabat. Rakyat membutuhkan bukti kerja, bukan pasukan influencer. Rakyat membutuhkan kebijakan yang berpihak, bukan propaganda yang dibiayai APBN," sambungnya.
Lebih jauh, Eko menegaskan bahwa jabatan menteri merupakan amanah konstitusional untuk melayani rakyat, bukan fasilitas untuk membangun kekuatan opini di ruang digital.
Gema Nasional memberikan penegasan bahwa kritik masyarakat, mahasiswa, aktivis, dan kelompok sipil merupakan bagian penting dari demokrasi.
“Jangan sampai kritik justru dihadapi dengan praktik penggiringan opini yang menggunakan uang negara,” jelasnya.
"Jika dugaan tersebut terbukti, Presiden Prabowo harus berani mengambil tindakan tegas dengan mencopot Menteri KP. Jangan sampai ketegasan pemerintah hanya berlaku kepada rakyat kecil, tetapi tumpul ketika menyangkut pejabat di lingkaran kekuasaan," tambah Eko menegaskan.
Sebelumnya, pengamat dan praktisi kemaritiman, Lukmanul Hakim juga meminta Presiden Prabowo turun tangan mengusut dugaan ketidaksesuaian anggaran program Recirculating Aquaculture System (RAS) KKP. Ia meminta pemerintah melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan hingga pelaksanaan proyek tersebut.
Menurutnya, selisih antara nilai anggaran yang direncanakan dengan alokasi yang diterima desa perlu dijelaskan secara terbuka, termasuk peruntukan dana dalam setiap tahapan pekerjaan.
"Pertanyaannya, jika dalam perencanaan atau dokumen anggaran KKP nilai program mencapai Rp1,6 miliar, mengapa desa hanya menerima alokasi sekitar Rp400 juta sampai Rp520 juta? Ini harus dijelaskan secara transparan dan akuntabel," tegas Lukmanul dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
