Berita

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadivhumas) Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir. (Foto: Divhumas Mabes Polri)

Keamanan

Mabes Polri: Sosok TK dalam Kasus Penyadapan Ilegal Berpangkat Brigjen

JUMAT, 13 NOVEMBER 2026 | 01:53 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Markas Besar (Mabes) Polri buka suara terkait sosok berinisial TK yang disebut Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam pengembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadivhumas) Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa sosok tersebut merupakan perwira tinggi Polri berpangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen).

"Kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol),” kata Johnny dalam keterangan resmi pada Kamis, 12 November 2026.


Kini, Brigjen TK tengah menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri terkait dugaan pelanggaran profesi.

Selain itu, keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan dugaan tindak pidana yang melibatkan empat tersangka sebelumnya.

“Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini,” ujar Johnny.

Di sisi lain, Johnny menegaskan, proses pemeriksaan internal dan penyidikan pidana terus berjalan guna memastikan seluruh fakta dan keterlibatan pihak-pihak terkait dapat terungkap secara menyeluruh.

Adapun, awal mula kemunculan sosok Brigjen TK saat Kapolri mengungkap dugaan keterlibatan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis, 12 November 2026.

Dalam pemaparannya, Kapolri menyebut tersangka Irjen Ahrie Sonta diduga tidak hanya meneruskan perintah penyadapan kepada operator, tetapi juga memerintahkan Brigjen TK untuk melakukan pengawasan atau surveillance.

“Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” kata Suyudi.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

LPSK Terima 8 Permohonan Saksi Kasus Penyadapan Prabowo

Kamis, 12 November 2026 | 18:33

Jokowi Punya Andil di Balik Mundurnya Gibran

Kamis, 12 November 2026 | 18:33

Dipanggil KPK, Tiga Petinggi PT Benteng Tunggal Kompak Mangkir

Kamis, 12 November 2026 | 18:17

Gubernur Jateng Musnahkan 32,7 Juta Batang Rokok Ilegal

Kamis, 12 November 2026 | 18:16

Denyut Songket Silungkang, Menggerakkan Ekonomi Lokal di Sawahlunto

Kamis, 12 November 2026 | 18:15

Kader Golkar Sodorkan Nama Bahlil di Tengah Bursa Pengganti Wapres Gibran

Kamis, 12 November 2026 | 18:07

Taj Yasin Ajak Pelajar Lawan Radikalisme dengan Konten Positif

Kamis, 12 November 2026 | 17:52

Prabowo Apresiasi Kinerja Gibran Selama Dua Tahun Terakhir

Kamis, 12 November 2026 | 17:44

CPNS 2026, Ini Formasi Prioritas dan Peluang untuk PPPK

Kamis, 12 November 2026 | 17:38

Rupiah Tembus Rp18.250 per Dolar AS, Wamenko Drajad: Tak Seperti Krisis 1998

Kamis, 12 November 2026 | 17:36

Selengkapnya