Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan peran empat tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP). Dalam pengungkapan itu, nama TK turut muncul karena diduga diperintahkan melakukan surveillance atau pengawasan.
Mengawali pemaparannya, Suyudi menyebut bahwa penyidik telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli.
“Dari 28 saksi, terdiri atas 24 personel internal Polri, 3 saksi dari provider telekomunikasi yaitu Indosat, XL Smart, dan Telkomsel, serta 1 saksi dari vendor sistem penyadapan. Sementara itu, 6 ahli terdiri dari 2 ahli ITE dan 4 ahli pidana,” ungkap Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Selain itu, penyidik Polri juga telah menyita sejumlah barang bukti, mulai dari telepon genggam hingga perangkat komputer dan dokumen.
“Adapun barang bukti yang telah disita meliputi 15 unit telepon genggam, 7 flashdisk, 2 iPad, 4 unit CPU, PC, laptop, satu modem, serta dokumen dan log data penyadapan,” kata Suyudi.
Suyudi kemudian membeberkan sejumlah pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan. Adapun target tersebut mencakup Presiden RI, lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga mahasiswa.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa pihak-pihak yang masuk dalam daftar sasaran tidak serta-merta terlibat dalam tindak pidana.
“Perlu kami tegaskan bahwa daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana,” tegasnya.
Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan empat orang tersangka, yakni LSP (Listyo Sigit Prabowo), SU (Slamet Uliandi), EH (Eko Hadi Santoso) dan AS (Ahrie Sonta). Keempatnya diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian penyadapan ilegal.
Suyudi mengurai bahwa LSP yang menjabat Kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan. Perintah itu disebut disampaikan secara lisan maupun melalui WhatsApp kepada Kabagmon (Kabag Monitoring) AS.
“Pertama, Jenderal LSP yang menjabat sebagai kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end-user penyadapan,” urainya.
Adapun, peran LSP dalam materi penyidikan tersebut dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
Selanjutnya, SU yang menjabat Kadiv Tik Polri pada periode 2021 hingga Oktober 2026 diduga menjadi dewan penasihat monitoring center Polri. SU disebut memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan.
“Dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP,” ungkap Suyudi.
Sementara EH, yang menjabat Plt Kabagmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan dari SU. Perintah tersebut disebut berasal dari LSP.
“Kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik,” jelas Suyudi.
Adapun AS yang menjabat Plt Kabagmon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026 diduga menerima perintah langsung dari LSP. AS kemudian meneruskan instruksi tersebut kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.
“AS yang menjabat sebagai PLT Kabakmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” ungkap Suyudi.
Tak hanya itu, AS juga diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan, termasuk rekaman suara atau voice dan log, serta pembubaran grup WhatsApp.
“AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta bubaran grup WhatsApp,” pungkas Suyudi.
