Pemerintah Dorong BEI Tiru Reformasi Pasar Modal Jepang dan Korsel

Pemerintah mendorong Bursa Efek Indonesia (BEI) meniru reformasi pasar modal Jepang dan Korea Selatan untuk meningkatkan valuasi serta kinerja emiten di dalam negeri.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Wibowo mengatakan, reformasi tersebut diarahkan untuk menciptakan pertambahan nilai (value up) bagi perusahaan yang tercatat di bursa.

“Dari Kemenko Perekonomian kami mendorong (BEI) meniru reformasi yang ada di Jepang maupun di Korea (Selatan), itu kita ingin supaya terjadi value up, (supaya) terjadi peningkatan nilai dari para emiten kita,” ujar Dradjad dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta pada Kamis, 12 November 2026.

Menurut dia, salah satu langkah yang perlu ditempuh adalah memperbaiki tata kelola di tingkat direksi masing-masing emiten. Selain itu, perusahaan juga perlu didorong meningkatkan efisiensi penggunaan modal agar kinerja bisnis semakin optimal.

Ia mencontohkan reformasi di Jepang yang menitikberatkan pada pembenahan tata kelola perusahaan dan efisiensi modal. Langkah tersebut dinilai mampu meningkatkan kinerja sekaligus mendongkrak nilai korporasi (corporate value).

“Di Jepang itu reformasinya dilakukan di tata kelola tingkat direksi dari para emiten. Mereka salah satunya diminta untuk meningkatkan efisiensi capital (modal), sehingga kinerjanya akan semakin bagus. Maka corporate value-nya akan naik dan itu akan mendorong investor untuk masuk,” jelasnya.

Peningkatan valuasi emiten diharapkan menjadi daya tarik bagi investor, baik asing maupun domestik, untuk masuk ke pasar modal Indonesia.

Pemerintah Tampung Usulan Insentif Perpajakan

Selain reformasi tata kelola emiten, pemerintah juga membuka ruang bagi pelaku pasar modal untuk menyampaikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat industri sekaligus meningkatkan nilai perusahaan tercatat.

Dradjad mengatakan, pemerintah telah menerima sejumlah masukan dari pelaku pasar, termasuk BEI. Usulan tersebut mencakup kebijakan insentif perpajakan, bea masuk, pengembangan energi hijau (green energy), hingga penguatan sektor ekonomi riil.

Seluruh rekomendasi tersebut kini ditampung untuk dibahas lebih lanjut bersama kementerian dan lembaga terkait melalui rapat koordinasi.

“Tadi ada usulan kebijakan di bidang perpajakan, ada usulan kebijakan di bidang bea masuk, ada usulan kebijakan di bidang green energy, ada usulan berbagi kebijakan di sektor ekonomi riil. Itu yang akan nanti kita tindak lanjuti dengan rapat koordinasi dengan kementerian lembaga terkait,” tandasnya.