Ketua Umum Sahabat Polisi Fonda Tangguh dan Ketua Umum BPI KPNPA Tubagus Rahmad Sukendar (IST). (Foto: Istimewa)
Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) menyatakan dukungan terhadap langkah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam menindaklanjuti dan mengungkap secara menyeluruh kasus dugaan penyadapan yang menyeret sejumlah nama besar seperti Listyo Sigit Prabowo dkk.
Dukungan tersebut disampaikan menyusul pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI. BPI KPNPA RI berharap dukungan yang diberikan kepada Polri melalui forum tersebut menjadi momentum untuk membuka secara terang benderang seluruh rangkaian perkara, termasuk dugaan tindak pidana makar sebagaimana menjadi bagian dari pembahasan kasus tersebut.
Ketua Umum BPI KPNPA RI, Dr. (H.C.) TB. Rahmad Sukendar, S.Sos., S.H., M.H., menegaskan bahwa pihaknya mendorong Kapolri agar tidak berhenti pada pengungkapan pihak-pihak yang diduga terlibat secara langsung, tetapi juga menelusuri siapa aktor intelektual yang berada di balik dugaan penyadapan tersebut.
Menurut Rahmad, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tanpa melihat jabatan, pangkat, maupun pengaruh kekuasaan.
"Jangan sampai kasus ini hanya berhenti pada beberapa nama yang muncul ke permukaan. Kami meminta Kapolri mengusut tuntas seluruh rangkaian peristiwa, termasuk mengungkap siapa yang memerintahkan, siapa yang mengendalikan, dan siapa aktor intelektual di balik dugaan penyadapan tersebut," tegas Rahmad kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap proses penegakan hukum, BPI KPNPA RI bersama Sahabat Polisi Indonesia menyatakan akan menggelar aksi damai di DPR RI dan Mabes Polri.
Aksi tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memberikan dukungan moral kepada Kapolri agar tetap tegas, konsisten, dan berani menuntaskan penanganan kasus dugaan penyadapan hingga seluruh pihak yang bertanggung jawab terungkap.
Rahmad menegaskan bahwa aksi damai tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap institusi Polri dan upaya menjaga marwah penegakan hukum di Indonesia.
"Kami bersama Sahabat Polisi Indonesia akan turun ke DPR RI dan Mabes Polri untuk menyampaikan dukungan kepada Kapolri. Kami ingin memastikan bahwa kasus ini tidak berhenti di tengah jalan. Bongkar sampai ke akar-akarnya, ungkap aktor intelektualnya, dan proses siapa pun yang terbukti terlibat sesuai hukum," ujarnya.
Ia juga berharap Komisi III DPR RI terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penanganan perkara tersebut agar berjalan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Menurut Rahmad, kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum harus dijaga melalui keberanian mengungkap fakta dan konsistensi dalam menjalankan proses hukum.
"Kami tidak ingin ada pihak yang kebal hukum. Negara harus hadir, hukum harus berdiri tegak, dan kebenaran harus dibuka seterang-terangnya. Dukungan kami kepada Kapolri adalah dukungan terhadap penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan," pungkas Rahmad Sukendar.
