Polri Tangkap 5 Tersangka TPPO Eksploitasi Kerja ART di Arab Saudi

Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Bareskrim Polri mengungkap kasus dugaan eksploitasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan menetapkan lima orang M, AS, R, AN, dan N sebagai tersangka yang membuat korban M meninggal dunia.

Kelima tersangka yang merupakan WNI itu, bekerja secara ilegal sebagai asisten rumah tangga (ART) di Arab Saudi.

“Kami juga ingin menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap eksploitasi maupun perdagangan manusia. Siapa pun pelakunya dan apa pun latar belakangnya, akan diproses,” kata Dirtipid PPA-PPO Bareskrim Polri, Brigjen Nurul Azizah saat konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada, Kamis, 12 November 2026.

Pada kesempatan yang sama, Kasubdit III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri, Kombes Yolanda Evalyn Sebayang menjelaskan bahwa kasus yang menimpa korban M berawal pada 2024.

Saat itu, korban ditawari pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Arab Saudi dengan iming-iming gaji senilai 1.200 Riyal. 

“Kemudian direkrut dan diproses keberangkatannya melalui beberapa pihak, mulai dari perekrut lapangan, sponsor, hingga pihak perusahaan-perusahaan yang mengurus dokumen dan visa,” ujar Yolanda.

Pada tanggal 11 Agustus 2024, M berangkat ke Arab Saudi. Seiring berjalannya waktu, sekitar November 2025 korban pun menghubungi keluarga bahwa dirinya mengalami gangguan kesehatan dan ingin kembali ke Indonesia. 

“Korban diduga mengalami tekanan dan ancaman apabila menolak melanjutkan pekerjaannya,” jelas Yolanda.

Sayangnya, M tetap tidak diperbolehkan pulang oleh pemilik rumah, dan pada Februari 2026, keluarga menerima informasi bahwa korban telah meninggal dunia di Arab Saudi. 

“Jenazah korban kemudian dipulangkan ke Indonesia. Dari hasil penyidikan, kami telah menetapkan dan melakukan penahanan terhadap lima orang tersangka,” tegasnya.

Kini para tersangka dipersangkakan dengan Pasal 4 UU 21/2007, Pasal 81 UU 18/2017, Pasal 86 UU 18/2017, serta Pasal 20 huruf c UU 1/2023 dengan ancaman hukuman penjara diatas 5 tahun.