Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan ke luar negeri pada 14 November 2026, di tengah kekosongan jabatan wakil presiden (wapres) setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.
Kabar itu diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
"Presiden punya rencana untuk pergi ke luar negeri kalau tidak sampai tanggal 14 atau 16 begitu dan karena itu memang masih memerlukan waktu bagi presiden untuk mempersiapkan hal ini," ujarnya kepada awak media.
Menanggapi situasi tersebut, Yusril menegaskan bahwa kekosongan wapres dan kepergian Presiden ke luar negeri tidak akan menghambat jalannya pemerintahan.
Sebab, presiden tetap dapat menjalankan kewenangannya secara penuh meskipun tidak didampingi wakil presiden.
“Tidak diisi oleh siapa-siapa. Oleh karena kalau tidak ada wakil presiden, presiden, presiden kan menjalankan kekuasaan sendiri. Wakil presiden itu membantu tugas-tugas presiden,” tegasnya.
Yusril menjelaskan, keberadaan wapres pada dasarnya untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas presiden. Karena itu, kekosongan jabatan tersebut tidak menjadi persoalan bagi Prabowo untuk menjalankan pemerintahan, baik dari dalam maupun luar negeri.
“Jadi kalau tidak ada wakil presiden, tidak ada yang membantu tugas-tugas presiden dalam konteks sebagai seorang wakil presiden. Jadi presiden dapat menjalankan pemerintahan baik dari dalam maupun dari luar negeri, tidak masalah itu,” jelasnya.
Menurut Yusril, presiden masih memiliki jajaran menteri yang dapat menjalankan tugas pemerintahan sesuai kewenangan masing-masing.
Selain itu, kemudahan komunikasi saat ini memungkinkan Prabowo tetap berkoordinasi dengan para pembantunya meskipun sedang berada di luar negeri.
"Para menteri mungkin ada yang ikut presiden, tapi ada juga di sini, dan itu akan menjalankan tugasnya masing-masing, apalagi sekarang ini komunikasi sangat mudah, jadi tidak sulit untuk berkomunikasi dengan presiden,” tuturnya.
Terkait pergantian wapres, Yusril menjelaskan bahwa sesuai Pasal 8 ayat 2 UUD 1945, presiden harus mengajukan dua nama calon wapres kepada MPR untuk dipilih dalam jangka waktu paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Sebelum itu, MPR membutuhkan waktu sekitar tiga hari untuk menggelar rapat, menetapkan kekosongan jabatan wapres, dan menyampaikan surat pemberitahuan resmi kepada presiden.
Setelah menerima surat dari MPR, Prabowo memiliki waktu maksimal 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wapres beserta persyaratannya.
Selanjutnya, MPR akan melakukan verifikasi terhadap calon yang diajukan sebelum menggelar pemilihan sesuai mekanisme yang berlaku.
Menurut Yusril, tenggat waktu 14 hari bagi presiden dan 60 hari bagi MPR merupakan batas maksimal, bukan kewajiban untuk menunggu hingga seluruh waktu tersebut habis. Karena itu, proses pemilihan dapat dilakukan lebih cepat apabila seluruh tahapan administratif dan konstitusional telah terpenuhi.
"60 hari itu maksimal, dan tadi sudah diberikan gambaran ya bahwa proses ini diharapkan bisa selesai sebelum akhir bulan Desember yang akan datang ini. Artinya proses ini akan lebih cepat daripada apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar maupun oleh tatib MPR ya," pungkasnya.
