Turut jadi Korban, KPK Dukung Kapolri Usut Tuntas Kasus Penyadapan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan Polri dalam mengusut kasus dugaan penyadapan terhadap sejumlah pihak, termasuk pihak dari KPK.

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya telah mencermati pernyataan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di DPR mengenai sejumlah pihak yang menjadi objek penyadapan. Namun, objek penyadapan tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai pihak yang diduga terkait dengan perkara tertentu.

"Bahwa di antaranya Pak Kapolri sampaikan bahwa pihak-pihak atau objek yang dilakukan penyadapan bukan kemudian dimaknai sebagai pihak yang diduga terkait dengan perkara tersebut, karena memang positioningnya adalah sebagai objek yang dilakukan penyadapan," kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis malam, 12 November 2026.

Untuk itu, Budi menegaskan KPK menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan di Polri. Ia meyakini kepolisian akan mengungkap secara terang perkara tersebut.

"Untuk itu KPK tentu juga menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang berjalan di Polri, dan kami meyakini Polri nanti akan membuka secara terang berkaitan dengan proses hukum yang sekarang sedang berjalan," ujarnya.

Budi menerangkan, KPK belum memperoleh informasi mengenai siapa saja pihak internal lembaga antirasuah yang menjadi objek penyadapan. 

Menurutnya, informasi tersebut merupakan materi penyidikan yang menjadi kewenangan Polri untuk disampaikan kepada publik.

Lebih lanjut, Budi menyebut koordinasi antara KPK dan Polri terus berjalan secara intensif, baik di tingkat pimpinan maupun jajaran di bawahnya. Koordinasi juga dilakukan bersama Kejaksaan Agung untuk menyinergikan penegakan hukum.

"Kami sebagai aparat penegak hukum secara intensif ya melakukan koordinasi, karena memang banyak hal yang kemudian butuh untuk disinergikan termasuk kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Ini sebagai simpul yang positif tentunya antaraparat penegak hukum," tandas Budi.