Perjalanan politik Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah dirinya resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Kamis (12/11/2026). Keputusan tersebut mengakhiri masa jabatannya bersama Presiden Prabowo Subianto yang seharusnya berlangsung hingga 2029.
Pengunduran diri Gibran terjadi di tengah polemik mengenai keabsahan dokumen pendidikannya yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Persoalan tersebut turut memicu usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh sejumlah anggota DPR.
Sebelum menduduki kursi orang nomor dua di Indonesia, Gibran lebih dahulu dikenal sebagai pengusaha kuliner dan Wali Kota Surakarta atau Solo. Karier politiknya terbilang singkat sebelum akhirnya melangkah ke tingkat nasional melalui Pilpres 2024.
Berikut jejak politik Gibran Rakabuming Raka dari awal terjun ke dunia politik hingga mengundurkan diri sebagai wakil presiden.
1. Memulai Karier Politik dengan Bergabung ke PDI-P
Sebelum terjun ke dunia politik, Gibran lebih banyak dikenal melalui aktivitas bisnis, terutama di bidang kuliner. Ia sempat beberapa kali menyatakan belum tertarik mengikuti jejak ayahnya sebagai politikus.
Namun, menjelang Pemilihan Wali Kota Surakarta 2020, nama Gibran mulai muncul dalam sejumlah survei sebagai kandidat potensial. Pada 23 September 2019, Gibran resmi mendaftarkan diri sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di kantor DPC PDI-P Solo.
Langkah tersebut menjadi awal keterlibatannya secara langsung dalam politik praktis. Selanjutnya, pada 12 Desember 2019, Gibran mendaftarkan diri sebagai bakal calon Wali Kota Solo melalui DPD PDI-P Jawa Tengah.
Keputusan tersebut menjadi perhatian karena PDI-P Solo sebelumnya telah mempersiapkan Achmad Purnomo sebagai kandidat dalam Pilkada 2020. Pada 17 Juni 2020, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memberikan rekomendasi kepada Gibran untuk maju sebagai calon wali kota.
Ia berpasangan dengan Teguh Prakosa sebagai calon wakil wali kota.
2. Menang Pilkada 2020 dan Menjadi Wali Kota Solo
Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa mengikuti Pilkada Surakarta 2020 dengan menghadapi pasangan calon independen Bagyo Wahyono-FX Supardjo. Pemungutan suara berlangsung pada 9 Desember 2020. Pasangan Gibran-Teguh berhasil memenangkan kontestasi tersebut dan memperoleh dukungan mayoritas pemilih.
Gibran kemudian dilantik sebagai Wali Kota Surakarta bersama Teguh Prakosa pada 26 Februari 2021. Pelantikan tersebut menandai dimulainya karier Gibran sebagai kepala daerah.
Selama menjabat, Gibran beberapa kali menjadi perhatian publik melalui aktivitas pemerintahan dan pemberitaan media. Pada 2021, ia juga menempati posisi ketiga dalam daftar wali kota paling berpengaruh versi Indonesia Indicator berdasarkan jumlah pernyataannya yang dikutip media daring.
Meski demikian, kepemimpinannya di Solo turut menjadi bahan perbincangan, termasuk mengenai dukungan pemerintah pusat terhadap sejumlah pembangunan di kota tersebut. Masa jabatan Gibran sebagai wali kota tidak berlangsung hingga akhir periode.
Setelah terpilih sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024, ia mengundurkan diri dari jabatan Wali Kota Solo pada Juli 2024. Teguh Prakosa kemudian melanjutkan kepemimpinan sebagai wali kota.
3. Maju sebagai Cawapres Prabowo pada Pilpres 2024
Perjalanan politik Gibran memasuki tingkat nasional menjelang Pilpres 2024. Namanya mulai diusulkan oleh sejumlah kelompok pendukung Prabowo Subianto untuk menjadi calon wakil presiden.
Saat itu, Gibran masih berusia 36 tahun. Usianya belum memenuhi ketentuan minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu.
Situasi berubah setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada 16 Oktober 2023. Putusan tersebut memberikan pengecualian terhadap batas usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah.
Putusan tersebut kemudian menjadi kontroversi karena Ketua MK saat itu, Anwar Usman, memiliki hubungan keluarga dengan Gibran. Anwar merupakan adik ipar Joko Widodo sekaligus paman Gibran.
Persoalan tersebut diperiksa oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Pada 7 November 2023, MKMK menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat karena tidak mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara yang memiliki potensi konflik kepentingan.
MKMK kemudian menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Meski demikian, putusan mengenai batas usia pencalonan tetap berlaku.
Gibran akhirnya resmi maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.
4. Terpilih sebagai Wakil Presiden Termuda Indonesia
Pasangan Prabowo-Gibran mengikuti pemungutan suara Pilpres 2024 pada 14 Februari 2024. Keduanya menghadapi pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Berdasarkan hasil rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Prabowo-Gibran memperoleh 96.214.691 suara atau 58,59 persen dari total suara sah nasional. Kemenangan tersebut mengantarkan Gibran ke kursi Wakil Presiden Republik Indonesia.
Ia kemudian dilantik bersama Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Saat dilantik, Gibran berusia 37 tahun. Ia tercatat sebagai wakil presiden termuda dalam sejarah Indonesia.
5. Mundur dari Jabatan Wakil Presiden pada November 2026
Perjalanan Gibran sebagai wakil presiden tidak berlanjut hingga akhir masa jabatan 2024-2029. Pada November 2026, posisinya kembali menjadi sorotan setelah muncul polemik mengenai keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan saat mendaftar sebagai calon wakil presiden.
Persoalan tersebut berkembang hingga memunculkan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh anggota DPR. Sebanyak 120 anggota DPR disebut menandatangani usulan tersebut.
Di tengah perkembangan politik itu, Gibran mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto pada 10 November 2026. Pada Kamis (12/11/2026), Gibran secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan penyerahan surat tersebut. Dalam suratnya, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 atas permintaan sendiri.
Ia menyebut keputusan tersebut diambil demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Pengunduran diri tersebut membuat perjalanan politik Gibran sebagai wakil presiden berakhir sebelum masa jabatan 2024-2029 selesai.
MPR selanjutnya akan menindaklanjuti kekosongan jabatan wakil presiden sesuai mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
