Perkembangan industri Indonesia di masa mendatang tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memproduksi barang. Tetapi, juga ditentukan oleh kesiapan menghadapi tuntutan ekonomi rendah karbon.
Di tengah perubahan perdagangan global, dekarbonisasi semakin berkaitan dengan persoalan nyata masyarakat: lapangan kerja, harga energi, dan daya saing produk nasional.
Isu tersebut menjadi pokok dialog Synergy Policies bersama Kementerian Luar Negeri bertajuk “Merumuskan Narasi Kemitraan Transformatif untuk Dekarbonisasi Industri di Indonesia”, di Jakarta, Rabu 11 November 2026.
Forum ini mempertemukan Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kemlu, diplomat, dan sejumlah pemimpin redaksi media nasional.
Direktur Eksekutif Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja, mengawali diskusi dengan memaparkan “Trilema” transisi energi bersih: menjaga ketahanan pasokan, keterjangkauan dan akses masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan.
Berdasarkan kajian multipihak, ia mengidentifikasi lima hambatan utama transisi energi di Indonesia, yakni kementerian dan lembaga yang berjalan sendiri-sendiri, lemahnya hubungan ilmu pengetahuan dan implementasi, keterbatasan infrastruktur bersama, kebijakan yang kurang koheren, serta minimnya partisipasi publik dan transparansi.
“Kemitraan itu sebenarnya tidak kurang. Tawarannya banyak, peluang kerja samanya luas. Masalahnya ada di implementasi,” ujar Dinna.
Menurutnya, kemitraan baru dapat disebut transformatif jika memiliki visi bersama, melibatkan partisipasi inklusif, dan memastikan alih pengetahuan.
“Kalau kita hanya membeli barangnya tetapi tidak menerima transfer pengetahuan, itu belum transformatif,” jelasnya.
Dinna menegaskan, transisi energi harus menjadi instrumen diplomasi dan geoekonomi untuk memperkuat ketahanan nasional serta posisi tawar Indonesia di tingkat global.
“Bukan sekadar proyek, bukan sekadar pencarian dana, tetapi pilar ketahanan nasional yang memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah global,” ungkapnya.
Kepala BSKLN Kemlu, Muhammad Takdir, mengajak diplomat memandang energi sebagai bagian dari keamanan nasional, sejajar dengan kesehatan dan pangan.
Ia menyoroti sulitnya dekarbonisasi industri berat seperti semen, baja, kimia, serta minyak dan gas. Sektor-sektor tersebut menyumbang sekitar seperempat emisi karbon global, sementara teknologi alternatif seperti hidrogen dan penangkapan karbon masih mahal dan belum tentu menarik bagi investor swasta.
Takdir juga mengingatkan adanya kesenjangan antara komitmen pendanaan dan realisasi pencairan.
“Mobilisasi dana itu tidak sama dengan pencairan. Banyak komitmen diumumkan sebagai mobilisasi dana, tetapi belum tentu dicairkan,” ucap Takdir.
Karena itu, ia mendorong kemitraan yang berangkat dari kebutuhan Indonesia sebagai penerima pendanaan.
“Biarkan penerima pendanaan menentukan kebutuhan dan tantangannya sendiri. Namanya juga transisi energi: harus adil dan dilakukan bertahap,” terangnya.
Para pemimpin redaksi dalam dialog tersebut mengakui pemberitaan transisi energi masih belum cukup dekat dengan kehidupan masyarakat.
Ketua Energy Editor Society sekaligus Pemimpin Redaksi RMOL, Aziz Husaini menilai media terlalu sering berfokus pada seremoni dan pengumuman komitmen.
“Liputan media saat ini masih terjebak pada seremoni, komitmen diumumkan, tanda tangan, foto bersama, rilis keluar. Ramai sehari dua hari, lalu sunyi,” kata Aziz.
Pada sisi lain, Wakil Ketua Indonesian Council on World Affairs, Bagas Hapsoro, mengingatkan diplomat agar tidak sekadar menjadi pemburu pendanaan dan nota kesepahaman, tetapi membawa visi strategis Indonesia dalam setiap perundingan.
“Kita harus menyampaikan visi dari dalam negeri. Transisi bagi kita adalah ketahanan nasional, bukan sekadar mengikuti tren,” kata Bagas.
Ia juga mendorong Indonesia menjadi mitra produksi teknologi hijau, bukan sekadar pasar bagi produk negara lain.
Dialog tersebut merumuskan lima arah strategis bagi diplomat dan media dalam mengomunikasikan transisi energi dan dekarbonisasi industri. Pertama, menjelaskan dampak dekarbonisasi terhadap pekerjaan, listrik, harga barang, dan pembiayaan dengan bahasa yang dekat dengan masyarakat.
Kedua, membangun kemitraan setara yang menempatkan Indonesia sebagai penentu kebutuhan, sekaligus menjamin alih pengetahuan dan pembagian risiko.
Ketiga, menempatkan industri hijau sebagai strategi kedaulatan dan ketahanan energi sekaligus peluang memperkuat daya saing nasional.
Keempat, meningkatkan kesiapan proyek melalui kepastian perizinan dan konsistensi kebijakan agar proyek transisi energi Indonesia layak dibiayai.
Serta kelima, mendorong pemberitaan yang terverifikasi dan akuntabel, dengan beralih dari seremoni menuju peliputan proyek nyata berbasis data terbuka.
Pada akhirnya, keberhasilan dekarbonisasi tidak cukup ditentukan oleh teknologi dan besarnya pendanaan. Indonesia membutuhkan kebijakan konsisten, diplomasi yang memperjuangkan kepentingan nasional, kemitraan yang menghasilkan transfer pengetahuan, serta media yang mampu menjelaskan manfaat dan konsekuensi transisi energi bagi masyarakat.
