APH Didesak Usut Suket Penyetaraan SMA Gibran

Front Rakyat Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 12 November 2026. Massa menyuarakan desakan agar persoalan surat keterangan (Suket) penyetaraan SMA milik Gibran Rakabuming Raka dikawal dan ditindaklanjuti secara serius oleh aparat penegak hukum (APH).

Koordinator aksi, Aburizal Bahta, dalam orasinya menyampaikan bahwa persoalan suket penyetaraan milik Gibran tidak boleh berhenti pada polemik politik maupun pernyataan pengunduran diri. Menurutnya, DPR harus menjalankan fungsi pengawasan dengan mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut proses penerbitan surat tersebut.

“Kedatangan kami ke sini meminta kepada DPR agar menekan aparat untuk mengusut keluarnya suket milik Gibran yang kami duga ada unsur tindak pidananya,” kata Abu dalam orasinya.

Peserta aksi lainnya, Fauzan Ohorella menegaskan bahwa pernyataan pengunduran diri Gibran tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang berkaitan dengan penerbitan suket penyetaraan tersebut.

“Nah, yang menjadi kecurigaan kami, suket ini adalah tindakan yang kami duga mengandung unsur pidana dan harus diusut oleh APH,” kata Fauzan.

Lebih lanjut, Fauzan menilai bahwa persoalan administrasi negara tidak dapat dianalogikan secara sederhana seperti hubungan kerja dalam sebuah perusahaan. Menurutnya, Republik Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki mekanisme pertanggungjawaban administrasi maupun pidana.

“Jangan seolah-olah setelah menyampaikan pengunduran diri, peristiwa penerbitan suket penyetaraan ini juga otomatis selesai,” tegas Fauzan.

Ia menambahkan, setiap dugaan pelanggaran hukum dalam proses penerbitan dokumen administrasi negara harus tetap diperiksa secara objektif, transparan, dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Menurutnya, apabila ditemukan unsur pidana, aparat penegak hukum harus mengambil langkah sesuai kewenangannya tanpa intervensi kepentingan politik.

Dalam penutup aksi, Aburizal Bahta kembali mengajak masyarakat untuk turut mengawal persoalan suket penyetaraan SMA Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan bahwa partisipasi publik diperlukan agar proses penegakan hukum berjalan transparan dan tidak berhenti di tengah jalan.

“Jangan sampai kita terkecoh dengan pernyataan pengunduran diri Gibran, lalu melupakan persoalan yang kami nilai perlu ditelusuri lebih jauh, khususnya dugaan tindak pidana terkait suket penyetaraan tersebut,” tutup Aburizal.