Presiden Prabowo menerima surat dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming, berupa surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. (Sumber: Instagram/sekretariat.kabinet)
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026). Penyerahan surat tersebut menjadi awal proses pengisian jabatan Wakil Presiden (Wapres) yang kosong sesuai mekanisme konstitusi.
Gibran sebelumnya menemui Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan sebelum mendatangi Gedung MPR di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Di sana, Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya secara langsung kepada pimpinan MPR.
Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan penyerahan surat tersebut. Menurut Muzani, Gibran juga meminta agar MPR segera memproses pengunduran dirinya.
Lantas, bagaimana tahapan pengunduran diri Gibran sebagai Wapres dan proses pemilihan penggantinya? Siapa yang berwenang mengusulkan serta memilih Wakil Presiden baru?
Tahapan Pengunduran Diri Gibran dan Proses Penggantian Wapres
Proses pengunduran diri Wakil Presiden dan pengisian jabatan yang kosong memiliki mekanisme tersendiri dalam konstitusi. Ketentuan mengenai penggantian Wapres tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Berdasarkan aturan tersebut, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wapres baru paling lambat 60 hari. Pemilihan dilakukan dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Dengan demikian, jabatan Wapres yang kosong tidak otomatis diisi oleh menteri, ketua partai politik, maupun tokoh yang ditunjuk langsung oleh Presiden. Penggantian harus melalui mekanisme pemilihan oleh MPR.
Berikut tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden berdasarkan ketentuan konstitusi:
1. MPR Memproses Surat Pengunduran Diri
Setelah menerima surat pengunduran diri Gibran, MPR akan menindaklanjutinya melalui mekanisme internal lembaga. Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa pimpinan MPR akan menggelar rapat untuk membahas langkah selanjutnya.
MPR juga akan mengadakan rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Tahapan ini diperlukan untuk menentukan tindak lanjut atas pengajuan pengunduran diri Gibran.
2. Presiden Prabowo Mengusulkan Dua Calon Wapres
Setelah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan untuk mengusulkan dua nama calon Wapres kepada MPR. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Artinya, Presiden tidak bisa langsung menunjuk satu orang untuk menggantikan Gibran.
Dua nama calon yang diajukan nantinya akan menjadi pilihan dalam proses pemilihan di MPR.
3. MPR Menggelar Sidang Pemilihan Wapres
Tahapan berikutnya adalah penyelenggaraan sidang MPR untuk memilih Wakil Presiden baru. MPR berwenang menentukan satu nama dari dua calon yang diusulkan Presiden. Dengan demikian, keputusan mengenai siapa yang akan menduduki jabatan Wapres tidak sepenuhnya berada di tangan Presiden.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, sidang pemilihan Wapres harus diselenggarakan paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
4. Wakil Presiden Baru Terpilih
Setelah melalui proses pemilihan di MPR, satu dari dua calon yang diusulkan Presiden akan ditetapkan sebagai Wakil Presiden baru. Dengan mekanisme tersebut, pengisian jabatan Wapres tetap melibatkan dua lembaga negara, yakni Presiden dan MPR.
Presiden memiliki kewenangan mengajukan calon, sedangkan MPR bertugas menyelenggarakan sidang sekaligus menentukan Wapres pengganti. Mekanisme ini berlaku apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, termasuk karena meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam konstitusi.
