Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: RMOL/ Faisal Aristama)
DPP PDIP menilai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden harus menjadi momentum koreksi nasional, terutama dalam menegakkan supremasi konstitusi, memperkuat independensi lembaga negara, dan memulihkan etika demokrasi.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pengunduran diri Gibran bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara, melainkan menyangkut legitimasi kekuasaan dan tanggung jawab moral seorang pemimpin terhadap rakyat.
Menurut Hasto, peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran penting agar praktik demokrasi tidak hanya bertumpu pada prosedur hukum, tetapi juga menjunjung tinggi etika dan moral dalam penyelenggaraan negara.
Dalam perspektif ideologi Pancasila dan ajaran Bung Karno, kata dia, kekuasaan seharusnya lahir dari proses memahami persoalan rakyat, bangsa, dan negara, serta perjuangan mengorganisasi rakyat.
Ditegaskan Hasto, kekuasaan merupakan amanat penderitaan rakyat yang harus dijalankan dengan kejujuran, integritas, dan pengabdian kepada kepentingan bangsa.
"Republik Indonesia didirikan di atas prinsip kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan penguasa, bukan pula kekuasaan yang diwariskan atas dasar budaya feodal," kata Hasto dalam keterangan resminya, Kamis, 12 November 2026.
Hasto juga mengingatkan bahwa setiap proses politik yang menyangkut kepemimpinan nasional harus tunduk pada prinsip keadilan, kesetaraan warga negara, serta kepentingan rakyat yang diwujudkan melalui pemilu demokratis, jujur, dan adil.
Dari aspek konstitusi, Hasto menegaskan Indonesia merupakan negara hukum. Karena itu, tidak boleh ada seorang pun yang berada di atas hukum dan konstitusi.
Ia mengingatkan pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang selalu menekankan pentingnya kesetaraan seluruh warga negara di hadapan hukum.
Atas dasar itu, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan persyaratan usia minimum dan pendidikan Wakil Presiden harus ditempatkan dalam kerangka penghormatan terhadap independensi kekuasaan kehakiman serta kepastian hukum.
"Pengunduran diri tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan tanggung jawab konstitusional ataupun alasan untuk mengabaikan evaluasi terhadap proses kelembagaan yang telah terjadi,” kata Hasto.
Hasto juga menghormati hak konstitusional setiap warga negara, termasuk hak untuk menempuh upaya hukum. Namun, seluruh proses ketatanegaraan tetap harus diselesaikan secara transparan, tertib, dan sesuai Undang-Undang Dasar 1945.
Lebih jauh, Hasto menyoroti pentingnya aspek etika dan moral dalam demokrasi. Menurutnya, demokrasi tidak cukup hanya dibangun di atas prosedur hukum, tetapi juga harus ditopang keutamaan moral dan keteladanan pemimpin.
Sebab, sesuatu yang dipandang sah secara prosedural tetap harus dapat dipertanggungjawabkan secara etis di hadapan rakyat.
"Jabatan publik bukanlah instrumen ambisi pribadi, apalagi sarana reproduksi kekuasaan melalui pendekatan feodalisme dan intervensi kekuasaan," kata Hasto.
Politikus asal Yogyakarta itu menambahkan, ketika kepercayaan publik dipersoalkan, seorang pemimpin berkewajiban mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi.
Melalui semangat Satyam Eva Jayate atau kebenaran pada akhirnya akan menang, PDIP mengajak seluruh kekuatan politik menjadikan pengunduran diri Gibran sebagai momentum koreksi nasional terhadap praktik penyelenggaraan kekuasaan.
"Republik ini harus dijaga dengan konstitusi, dipimpin dengan nurani, dan diabdikan sepenuhnya kepada rakyat,” pungkas Hasto.
