Polri harus transparan mengungkap pihak yang menjadi pengguna atau user hasil penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Pengamat hukum dan kebijakan publik Muhammad Gumarang mengatakan, pengungkapan pihak tersebut penting untuk mengetahui motif dan kepentingan di balik dugaan penyadapan yang menyeret sejumlah personel kepolisian.
Ia menduga pihak yang menerima hasil penyadapan memiliki kepentingan besar terhadap politik dan kekuasaan, termasuk pihak pemodal yang merasa kepentingan bisnisnya terganggu oleh kebijakan Presiden Prabowo.
"Jadi jelas pengguna (user) hasil penyadapan adalah pihak yang memiliki kepentingan besar terhadap politik dan kekuasaan yang merasa terancam kepentingannya," kata Gumarang kepada wartawan, Kamis 12 November 2026.
Menurut Gumarang, dugaan penyadapan tersebut memiliki karakteristik terstruktur dan terorganisir. Ia menyebut terdapat pembagian peran di antara pihak-pihak yang diduga terlibat, mulai dari pemegang komando, koordinator lapangan, pengelola sistem, hingga pihak yang bertugas memantau hasil penyadapan.
Gumarang juga menduga terdapat pihak penyandang dana yang menyediakan perangkat penyadapan serta pengguna hasil penyadapan yang hingga kini belum terungkap. Seluruh dugaan peran tersebut perlu dibuktikan melalui proses penyidikan.
"Kemudian yang menjadi pertanyaan besar adalah siapa pihak pengguna (user) hasil penyadapan tersebut, ini harus diungkap sehingga akan ditemukan motif penyadapan, kuncinya semua itu ada pada tersangka LSP," katanya.
Gumarang juga menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden tidak dapat dipandang sebagai tindak pidana penyadapan semata.
Ia menyebut tindakan tersebut berpotensi mengancam keselamatan Presiden dan mengganggu jalannya pemerintahan yang sah apabila informasi hasil penyadapan digunakan untuk menyandera atau memengaruhi pengambilan keputusan kepala negara.
Atas dasar itu, Gumarang berpendapat dugaan penyadapan tersebut mengarah pada tindak pidana makar sebagaimana yang ia kaitkan dengan Pasal 191 UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang KUHP.
"Ancaman hukuman dalam ketentuan tersebut berupa pidana penjara 20 tahun, penjara seumur hidup, atau pidana mati," pungkasnya.
