Berita

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Pemerintahan

Yusril: Style Gibran Mirip Soeharto

KAMIS, 12 NOVEMBER 2026 | 15:38 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden tidak memerlukan persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra saat tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026. 

Yusril mengaku telah membaca salinan surat pengunduran diri Gibran yang secara tegas menyatakan berhenti sebagai Wakil Presiden atas kemauannya sendiri.


Karena itu, MPR cukup menindaklanjuti konsekuensi konstitusional dari kekosongan jabatan Wakil Presiden tanpa harus memberikan persetujuan.

"Menurut pendapat saya sudah tidak perlu MPR mengadakan sidang apakah setuju atau tidak setuju dengan surat berhentinya itu, karena ini style-nya hampir sama dengan pernyataan berhentinya Pak Harto yang saya draf tahun 1998 yang lalu, ada kata-kata: menyatakan berhenti," kata Yusril.

Yusril merujuk Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa MPR harus bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan. Presiden nantinya mengajukan dua nama calon untuk dipilih oleh MPR.

"Jadi, supaya proses ini berjalan konstitusional, cepat dan tidak lambat-lambat, jadi MPR sebenarnya tentu akan mengadakan sidang dalam waktu yang dekat ini untuk menyatakan terjadi kevakuman atau kekosongan Wakil Presiden, dan MPR secara resmi memberitahukan kepada Presiden untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden disertai dengan persyaratan-persyaratannya untuk dipilih oleh MPR dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari," paparnya.

Saat ditanya mengenai alasan Gibran mengundurkan diri, Yusril menyebut keputusan tersebut berkaitan dengan pertimbangan pribadi serta suara-suara yang berkembang di tengah masyarakat. 

Namun, ia enggan menguraikan lebih jauh karena memilih berfokus menjelaskan mekanisme hukum pengunduran diri tersebut.

"Jadi alasannya memang alasan pribadi, alasan memandang juga suara-suara yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, dan disimak dengan baik oleh Pak Wapres dan itu menjadi alasan untuk mengundurkan diri," ungkap Yusril.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya