Kakantah Sumenep Hingga Swasta Dipanggil KPK di Kasus Korupsi ATR/BPN

Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Sumenep dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemanggilan juga termasuk sejumlah petinggi perusahaan swasta, dalam pengusutan kasus dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, hari ini, Kamis, 12 November 2026, tim penyidik memanggil empat orang sebagai saksi.

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Polda Jawa Timur," kata Budi kepada wartawan, Kamis sore, 12 November 2026.

Saksi-saksi yang dipanggil, yakni Wardojo selaku Kakantah Kabupaten Sumenep, Yusuf Wangsaredja selaku Direktur Utama PT Benteng Tunggal, Lim Chandra selaku Direktur PT Benteng Tunggal, Phan Gani Setyawan selaku Komisaris PT Benteng Tunggal.

Perkara ini diawali dengan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Senin, 14 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, tim KPK mengamankan 19 orang dari wilayah Jabodetabek.

Dari rangkaian OTT tersebut, KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa BBE hingga uang tunai senilai kurang lebih Rp106,3 miliar.

Setelah ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana dan kecukupan alat bukti pada tahap penyidikan, KPK kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka, yakni Lampri selaku Dirjen PPTR Kementerian ATR/BPN, Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor I, Adrianto Pitojo Adi selaku Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk.

Selanjutnya pihak swasta, yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, Muhammad Fakhry, dan Rizal Pahlevi. Mereka langsung ditahan di Rutan KPK cabang Gedung Merah Putih sejak 15 September 2026.