Aliansi Advokat untuk Konstitusi dan Supremasi Indonesia (Advokat Aksi) mengangkat salam tiga jari dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Pusat, Kamis, 12 November 2026. (Foto: Istimewa)
Aliansi Advokat untuk Konstitusi dan Supremasi Indonesia (Advokat Aksi) mengangkat salam tiga jari sebagai simbol perlawanan terhadap kesewenang-wenangan kekuasaan seusai mendesak pengusutan polemik surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka.
Gestur tersebut ditunjukkan para advokat dalam sesi foto bersama setelah konferensi pers di kawasan Jakarta Pusat, Kamis, 12 November 2026.
Salam tiga jari yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial itu menjadi simbol solidaritas masyarakat sipil sekaligus pesan bahwa penegakan hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan. Simbol tersebut juga dikenal melalui film dan novel The Hunger Games sebagai bentuk perlawanan terhadap rezim represif.
Aksi itu dilakukan setelah Advokat Aksi membacakan pernyataan sikap yang mendesak pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden serta menuntut pengusutan polemik penerbitan dan penggunaan dokumen penyetaraan pendidikan yang telah dibatalkan Mahkamah Agung (MA).
Koordinator sekaligus Juru Bicara Utama Advokat Aksi, Yopis Piternalis, menegaskan pengunduran diri Gibran tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan proses hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penerbitan suket tersebut.
“Putusan pengadilan tidak boleh berhenti sebagai dokumen. Putusan pengadilan harus mempunyai akibat hukum,” kata Yopis.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan lagi sekadar polemik administrasi pendidikan, melainkan menyangkut kepastian hukum dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat.
Advokat Aksi merujuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 yang membatalkan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. MA juga memerintahkan pihak tergugat untuk mencabut surat tersebut.
Selain itu, mereka turut menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang menjadi bagian dari pertimbangan hukum dalam perkara tersebut.
Atas dasar itu, Advokat Aksi mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) segera melaksanakan putusan MA. Mereka juga mendukung DPR menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan Gibran.
Tidak hanya itu, kepolisian didesak mengusut dugaan pemalsuan dokumen, penggunaan dokumen yang diketahui tidak benar, pemberian keterangan palsu, hingga kemungkinan penyalahgunaan kewenangan apabila ditemukan bukti permulaan.
Perwakilan Advokat Aksi asal Bogor, Elyas M. Situmorang, menegaskan pengunduran diri Gibran tidak menghapus tanggung jawab hukum pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerbitan suket.
“Mundurnya Gibran adalah pengakuan bersalah, tetapi tetap harus diusut siapa saja pihak yang terkait dalam proses penerbitan suket tersebut. Ini pembohongan publik. Yang dirugikan adalah seluruh rakyat Indonesia dan institusi lembaga negara,” tegas Elyas.
Sementara itu, perwakilan Advokat Aksi asal Bandung, Alexander Finenko, menyoroti wacana pengajuan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan MA. Ia mempertanyakan kedudukan hukum Gibran untuk mengajukan upaya hukum tersebut lantaran bukan pihak tergugat intervensi dalam sengketa tata usaha negara itu.
Diketahui, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis siang. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan surat tersebut akan ditindaklanjuti melalui rapat pimpinan dan rapat gabungan.
Advokat Aksi memastikan akan terus mengawal proses hukum dan konstitusional terkait polemik tersebut. Mereka menegaskan penegakan hukum harus berlaku bagi siapa pun tanpa terkecuali.
