Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (Foto: RMOL)
Pemerintah dan lembaga terkait didesak segera mempercepat pelaksanaan mekanisme konstitusional menyusul pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin (Gus Khozin), mengatakan langkah ini penting untuk memastikan kepastian hukum sekaligus menjaga stabilitas pemerintahan.
“Seluruh proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus berjalan sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Kami berharap mekanisme yang telah diatur dilakukan agar proses ketatanegaraan berlangsung tertib dan demokrasi tetap terjaga,” ujar Gus Khozin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Gus Khozin menjelaskan bahwa tata cara pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari.
“Kami menghormati keputusan dan sikap Gibran untuk mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden RI. Apabila pengunduran diri tersebut benar-benar dinyatakan secara resmi dan diproses sesuai ketentuan konstitusi, maka Hak Menyatakan Pendapat (HMP) menjadi tidak relevan untuk dilanjutkan karena telah kehilangan objek,” katanya.
Legislator asal Jember ini turut merujuk Pasal 46 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang mewajibkan Presiden menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum Sidang Paripurna digelar. Dengan adanya proses konstitusional tersebut, usulan HMP yang sebelumnya digulirkan oleh 120 anggota DPR RI dinilai otomatis gugur secara hukum.
“Ketentuan dalam UU MD3 sudah sangat terang mengatur tenggat waktu pengusulan dua calon pengganti oleh Presiden kepada MPR. Kepastian prosedur ini penting agar transisi pengisian jabatan wakil kepala negara berlangsung mulus tanpa menimbulkan celah perdebatan hukum,” tegas Khozin.
Ia juga menyoroti perlunya menjadikan seluruh dinamika politik yang menyertai pencalonan hingga pengunduran diri Gibran sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam pembahasan revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penyempurnaan regulasi kepemiluan di masa mendatang dituntut mampu mencegah terulangnya polemik ketatanegaraan serupa.
“Dinamika yang terjadi dalam sistem pemerintahan dan kepemiluan kita saat ini harus menjadi bahan pembahasan serius dalam revisi UU Pemilu. Kami berharap penyempurnaan regulasi tersebut dapat menghasilkan sistem pemilu yang lebih baik dan mampu menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi,” ucapnya.
Gus Khozin mengimbau seluruh elemen politik dan lembaga negara untuk menjaga kondusivitas ruang publik serta menghormati proses transisi yang berlangsung di parlemen. Kepatuhan penuh terhadap konstitusi dipandang sebagai instrumen utama dalam meredam kegaduhan politik di tengah masyarakat.
“Semua pihak harus menahan diri dan menyerahkan sepenuhnya proses ini pada mekanisme ketatanegaraan yang sah. Stabilitas politik nasional harus tetap kita rawat bersama demi kelancaran pembangunan dan pelayanan kepada rakyat,” katanya.
Aturan mengenai pengawasan proses verifikasi persyaratan dua calon Wakil Presiden usulan Presiden dianjurkan untuk dijalankan secara objektif dan transparan oleh pimpinan MPR. Akuntabilitas lembaga perwakilan rakyat diyakini menjadi kunci utama untuk memulihkan marwah institusi demokrasi Indonesia.
“MPR sebagai lembaga permusyawaratan rakyat harus menjalankan mandat konstitusionalnya secara terbuka dan akuntabel. Publik berhak mengawal proses pemilihan ini agar menghasilkan figur pendamping Presiden yang memiliki integritas tinggi,” katanya.
Politisi muda ini memastikan Fraksi PKB akan terus mengawal seluruh tahapan konstitusional di MPR maupun pembahasan revisi UU Pemilu di DPR RI. Parlemen berkomitmen menjaga kedaulatan hukum serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan.
“Kami di DPR dan MPR akan mengawal proses ketatanegaraan ini sesuai amanat UUD 1945. Penyempurnaan regulasi kepemiluan ke depan juga akan kami kawal demi menjamin kualitas demokrasi Indonesia,” pungkas Gus Khozin.
