Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)
Dukungan penuh disampaikan Anggota Komisi III DPR RI, M. Nasir Djamil, terhadap langkah Kepolisian Republik Indonesia dalam mengusut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI.
Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan pengungkapan perkara tersebut harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk menelusuri motif, pihak yang berkepentingan, hingga kemungkinan keterlibatan aktor intelektual di baliknya.
“Kami juga ingin memberikan dukungan politik kepada Kapolri untuk mengusut kasus ini secara tuntas. Sehingga terang-benderanglah kasus ini, Pak Kapolri. Jadi, penegakan hukum terus dilakukan, dukungan politik juga terus diberikan,” ujar Nasir Hal Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Aceh II itu menilai kasus penyadapan terhadap kepala negara bukan persoalan hukum biasa, mengingat kedudukan pihak yang diduga terlibat serta jabatan strategis pihak yang menjadi sasaran penyadapan.
Menurutnya, kepolisian perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang, khususnya mengenai tujuan penyadapan dan kemungkinan adanya kepentingan yang lebih besar di balik tindakan tersebut.
“Untuk kepentingan apa sebenarnya penyadapan ini dilakukan? Kemudian, siapa saja yang berkepentingan dengan penyadapan ini? Kan ini penting. Dan siapa sebenarnya aktor intelektual daripada peristiwa hukum ini atau kejahatan-kejahatan ini? Tapi ini harus dijawab,” tegasnya.
Nasir juga mendorong penyidik tidak hanya berfokus pada tindak pidana penyadapan ilegal, tetapi turut mendalami kemungkinan penerapan pasal-pasal lain dalam KUHP, termasuk ketentuan mengenai makar apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur pidananya.
“Dalam pandangan kami, ini juga sangat mungkin untuk dikenai pasal-pasal yang terkait dengan makar. Karena sekali lagi bahwa pelakunya bukan sembarangan orang. Dan orang yang disadap, sosok yang disadap juga adalah orang yang memegang amanah sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan,” jelas Nasir.
Ia turut mengingatkan peristiwa penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat Indonesia oleh intelijen Australia yang terungkap pada 2013. Peristiwa tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa penyadapan terhadap kepala negara memiliki konsekuensi serius, termasuk terhadap keamanan negara dan hubungan diplomatik.
Karena itu, Nasir berharap kepolisian mampu merekonstruksi seluruh rangkaian peristiwa hukum secara komprehensif, memastikan pertanggungjawaban setiap pihak yang terlibat, serta menjadikan pengungkapan kasus ini sebagai pelajaran penting bagi institusi penegak hukum.
“Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan titik terang sehingga pelaku dan apa yang dilakukan itu menjadi pelajaran bagi institusi kepolisian dan siapa pun yang diberi amanah untuk jangan main-main dengan apa yang mereka lakukan selama ini,” pungkasnya.
