MPR Jangan Buru-buru Bicara Pergantian Gibran

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wapres belum menyelesaikan persoalan ketatanegaraan. 

MPR juga diminta tidak terburu-buru membicarakan calon pengganti sebelum memproses surat pengunduran diri dan meminta penjelasan langsung dari Gibran.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mengatakan, pengunduran diri Wapres bukan persoalan pribadi yang dapat diselesaikan hanya dengan menyampaikan surat pengunduran diri. Persoalan tersebut berkaitan langsung dengan konstitusi dan harus diproses melalui mekanisme kelembagaan MPR.

Menurut Amir, Ketua MPR seharusnya terlebih dahulu menjelaskan kepada publik bagaimana lembaga tersebut akan memproses surat pengunduran diri Gibran, termasuk meminta pertanggungjawaban mengenai alasan di balik keputusan tersebut.

“Mestinya Ketua MPR Ahmad Muzani jangan bicara dulu tentang calon pengganti. Ketua MPR harus bicara bahwa surat pengunduran diri itu akan diproses melalui tugas dan wewenang MPR untuk meminta pertanggungjawaban Gibran, kenapa dia mundur,” kata Amir kepada wartawan, Kamis 12 November 2026.

Amir menegaskan, sebelum ada keputusan resmi MPR mengenai pemberhentian, persoalan status jabatan Gibran harus memperoleh kejelasan melalui mekanisme konstitusional.

Amir juga meminta MPR memanggil Gibran untuk memberikan penjelasan secara langsung. Langkah tersebut diperlukan agar MPR memiliki dasar yang jelas sebelum mengambil keputusan sekaligus dapat mempertanggungjawabkan keputusannya kepada masyarakat.

“Masalah pengunduran diri ini bukan masalah pribadi Gibran, tetapi masalah konstitusi,” kata Amir.

Amir menilai proses di MPR juga harus mempertimbangkan sejumlah putusan hukum yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), serta persoalan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi polemik.

Karena itu, menurut dia, MPR tidak boleh mengabaikan persoalan tersebut ketika memproses surat pengunduran diri Gibran.

“Jadi, surat pengunduran diri dia tetap harus dibahas di MPR melalui proses pertanggungjawaban dia dan juga dengan merujuk kepada keputusan MK dan keputusan MA,” kata Amir.

Amir kembali mengingatkan Ketua MPR agar tidak mendahului proses pemberhentian dengan membicarakan mekanisme pergantian wapres.

Amir menjelaskan, setelah terdapat keputusan resmi mengenai pemberhentian Gibran, barulah mekanisme pengisian jabatan wakil presiden dapat dijalankan sesuai ketentuan Pasal 8 UUD 1945.

Dalam ketentuan tersebut, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Proses pemilihan dilakukan paling lambat 60 hari setelah terjadinya kekosongan jabatan.

“Jadi, terlalu gegabah kalau Ketua MPR sekarang sudah bicara tentang pergantian. Kalau sudah keluar keputusan MPR tentang pemberhentian Gibran, baru boleh menjalani proses penggantian dia,” kata Amir.

Ia berharap MPR menjalankan fungsi dan kewenangannya secara serius, bukan justru memberikan kesan bahwa persoalan pengunduran diri wakil presiden dapat diselesaikan melalui pertimbangan politik praktis.

“Kita harapkan agar Ketua MPR jangan main-main politik praktis begitu saja, mengikuti selera pribadinya," tutup Amir.