PT Djarum. (Foto: Instagram ptdjarumofficial)
Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus kerugian keuangan negara di sektor cukai yang menjerat PT Djarum.
Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, pada Kamis, 12 November 2026, tim penyidik memanggil dua orang sebagai saksi.
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Budi kepada wartawan.
Kedua saksi yang dipanggil, yakni Salisa Asmoaji selaku Pelaksana pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan Kantor Pusat Bea Cukai, Akhmad Zulfan Rosadi selaku Pelaksana Pemeriksa Seksi Bea Cukai Subdit Intelijen.
Dalam pengusutan perkara ini, KPK telah menggeledah kantor Bea Cukai Kudus, kantor pusat PT Djarum di Kudus, serta enam perusahaan yang diduga terafiliasi dengan perusahaan rokok tersebut. Penyidik kemudian melanjutkan penggeledahan di Kantor Bea Cukai Semarang dan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah.
Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik (BBE), serta mengamankan uang dari kantor Bea Cukai Semarang dan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah.
Pengusutan dugaan korupsi cukai rokok ini berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru yang diterbitkan KPK pada awal Oktober 2026. Sprindik tersebut masih bersifat umum karena penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan mendalami peran pihak-pihak terkait.
Pengembangan penyidikan ini berasal dari perkara pokok yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan DJBC, Kementerian Keuangan.
Dalam perkara pokok, KPK mengusut dua kluster, yakni dugaan suap terkait importasi barang dan dugaan penerimaan lainnya atau gratifikasi yang diduga berasal dari proses kepabeanan maupun cukai.
Salah satu pengembangan sebelumnya menetapkan Gatot Heroe Hernanda sebagai tersangka. Gatot ditahan pada 26 Agustus 2026 dalam kapasitasnya sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat P2 DJBC terkait kepabeanan periode 2025-2026.
Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, Gatot diduga menerima uang sebesar Rp3,25 miliar dari total setoran Rp61,9 miliar yang diberikan pemilik Blueray Cargo, John Field, kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai selama Juli 2025 hingga Januari 2026.
Sementara itu, pengembangan penyidikan lainnya menjerat Ahmad Dedi alias Dedi Congor, mantan pejabat DJBC. Ia ditetapkan sebagai tersangka pada September 2026 karena diduga menerima aliran uang dari John Field sebesar Rp30 miliar melalui ajudannya bernama Alex.
